Logo HPN 2026

Hari Pers Nasional

Akan diselenggarakan di
PROVINSI BANTEN
9 Februari 2026

Demo Terhadap Bupati Tolikara Adanya Penyalahgunaan Dana Desa

oleh
oleh
2.1K pembaca

Jakarta, sketsindonews – Aliansi Pergerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten (APMPPK) Tolikara Mengadakan aksi demo damai terkait kasus korupsi Bupati Tolikara atas dana APBN/APBD tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 dengan tujuan ke gedung KPK.

Aliansi PMPPK Tolikara membuat sikap untuk segera menangkap Bupati Tolikara Usman Genongga Wanimbo ‎dan mengusut tuntas terkait kasus Korupsi penyalahgunaan dana desa atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar ratusan Milliar rupiah.‎ Ini terjadi selama kepemimpinan dari 2012 – 2017 telah secara sah  dan meyakinkan tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan roda pemerintahan, sebab selama 5 tahun memimpin Tolikara tidak ada pembangunan yang berarti. Pelayanan masyarakat pun lumpuh total terutama dana-dana Desa tidak pernah tersalurkan secara utuh dan baik. Diduga anggaran desa digunakan untuk membiayai kepentingan Politik pribadi dan keluarga.

Berikutnya, Aliansi PMPPK Tolikara menambahkan bahwa Usman Genongga Wanimbo saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tolikara Periode 2012-2017 sangat jarang berada di Daerah akan tetapi lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota‎, sehingga akibatnya banyak keluhan Masyarakat Kabupaten Tolikara tentang Pelayanan pemerintahan dan Keluhan dari hampir seluruh PNS Kabupaten Tolikara mengalami Pemotongan Gaji Pokok.

Gambar

Aliansi PMPPK Tolikara ‎menyatakan hampir setiap Pembagian Dana Desa/Kampung di Kabupaten Tolikara sejak Usman Genongga Wanimbo memimpin, terjadi konflik antar masyarakat. Ada lebih dari 2 Kepala Desa pada tiap-tiap Kampung dari jumlah total keseluruhan Kampung/Desa di Kabupaten Tolikara sebanyak 541 Kampung/Desa dimana dana Pembagian Dana Desa tidak merata. Dan cenderung dana APBD tersebut disalahgunakan atau digelapkan.

“Banyaknya keluhan dari para Kepala-Kepala Kampung terkait tidak adanya itikat baik dari pada Pemerintah Kabupaten Tolikara dalam penyaluran dana-dana Desa tersebut‎,” sebut Aliansi PMPPK Tolikara dalam pernyataan persnya kepada rekan wartawan yang ditandatangani oleh Rahmad H.Kogoya selaku Ketua Aliansi PMPPK dan Wokonius Kogoya selaku Sekretaris, serta para Perwakilan Tokoh Masyarakat Kabupaten Tolikara di Jakarta, Senin (21/8).‎

‎Dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia, Aliansi PMPPK Tolikara yang juga ‎bagian dari Anak Cucu PEJUANG PEPERA1969 Wilayah Pegunungan Tengah Papua mendukung KPK-RI sepenuhnya dalam melakukan upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Papua.

Aliansi PMPPK juga mengecam, apabila KPK-RI masih belum mampu membuktikan jati diri sebagai Lembaga Anti Rasuah maka, cetus mereka (Aliansi PMPPK), akan datang ke KPK-RI dengan jumlah massa yang lebih besar dan meminta agar KPK-RI dibubarkan.

(Edo)

No More Posts Available.

No more pages to load.

Siap