Jakarta, sketsindonews – Kasus suap pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan Kemendesa PDTT tahun anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurut koordinator aksi Pergerakan Mahasisiwa Anti Korupsi (PRI-ASI), Hizul Anwar Sani telah mencoreng nama baik kabinet kerja Presiden Jokowi.
Seperti diketahui dalam kasus tersebut KPK berhasil menahan 4 orang tersangka yakni Rochmadi Saptogiri (auditor utama BPK), Ali Sadli (auditor BPK), Jarot Budi Prabowo (pejabat Eselon III Kemendes PDTT) dan Sugito (Irjen Kemendes PDTT).
“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang menjadi harapan satu-satunya bagi pemberantasan kasus korupsi di Indonesia, maka untuk itu kami menuntut agar kasus suap WTP ini diselesaiakan secara tuntas sampai ke akar-akarnya, tidak hanya berhenti di penyuap dan yang disuap telusuri juga siapa yang memberikan uang untuk melakukan suap dan atas perintah siapa,” paparnya dalam rilis yang disebar saat aksi di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/8).
Menurutnya, momentum ini seharunya dijadikan ajang evaluasi dan momentum reformasi birokrasi di tubuh Kemendes PDTT oleh Presiden Joko Widodo. Dalam Hal ini seharunya Presiden Jokowi bertindak tegas terhadap bawahannya yang tersangkut kasus korupsi.
“Sebab, tindak kejahatan korupsi itu dilakukan secara sistemik, harus ada reshuffle di Kemendesa, tapi tidak cukup dengan memecat menterinya saja, jajaran birokrasinya juga harus ditindak tegas karena diduga banyak yang menyalahgunakan kekuasaan,” tegasnya.
Untuk menyikapi hal ini, Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Pri-Asi) meminta kepada KPK dan Presiden Joko Widodo untuk :
- KPK segera Periksa Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo terkait Kasus OTT WTP anak buahnya.
- Meminta Presiden Jokowi Pecat Eko Putro Sandjojo Menteri Desa & PDT karena rendahnya Penyerapan Anggaran yang tidak memenuhi target Nawacita Presiden Jokowi.
- Meminta KPK segera Periksa Anwar Sanusi sekjen Kementerian Desa dan PDT yang diduga mengkoordinir penjabat eselon di lingkungan Kementerian Desa & PDT terkait WTP.
- Usut tuntas dan jadikan tersangka Pejabat Kementerian Desa & PDT terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran pendamping desa tahun 2015. Diantaranya yaitu :
• PLT PPMD Taufiq Majid (Plt Dirjen PPMD)
• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PPMD Muklis (Sesditjen PPMD)
(Eky)
