Jakarta, sketsindonews – Bulan Tertib Trotoar (BTT) telah berjalan selama sebulan di semua wilayah DKI Jakarta merupakan program dalam upaya memberikan kenyamanan pengguna pejalan kaki , namun dalam perjalanan perkembamgan sejak bulan Agustus 2017 terlihat tidak signifikan melainkan hanya merupakan giat stimulan tanpa sebuah hasil maksimal melayani warga Jakarta.
Kami melihat BTT tak mampu menjadikan perubahan, ujar Sumantri warga Tanah Abang.
Sementara trotoar itu masih saja digunakan fungsi lain oleh penggiat para pelaku ekonomi Khususnya maupun parkir liar oleh jukir illegal.
“Sementara trotoar di Tanah Abang belum sepenuhnya dirampungkan Pemprov DKI Jakarta, kwatiran kami trotoar yang luas menjadi hasrat pemanfaatan oleh pedagang kaki lima, tegas Sumantri. (2/9)
Jangan program ini menjadi pencitraan Gubernur Pemprov DKI Jakarta Djarot Saeful Hidayat dimana perangkat dinasnya hanya omdo doang, dengan kondisi yang sebaliknya.
Gerakan BTT yang menjadi instruksi Gubernur hingga Camat Lurah dalam pelaksanaan penertiban dan penataan bukan hanya pengangkutan para PKL namun sterilitas asset jalan yang dikuasai juga masih terbentur oleh alih fungsi.
Pemprov selalu telat deh dalam ambil kebijakan, seperti tidak ada keseriusan mana kepentingan publik serta menata kawasan ekonomi, celetuk Mantri.
Ia juga mengaku, tertib trotoar yang dilakukan petugas gabungan ini terkesan tebang pilih. “PKL dan kendaraan roda dua dan empat yang teronggok di trotoar di tertibkan. Kok pedagang hewan qurban sampai sekarang ini dibiarkan menggelar lapak di trotoar ada apa ya,” keluhnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu mengatakan, Pemprov DKI Jakarta semestinya dalam menjalankan program kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak tebang pilih. Karena trotoar ini merupakan fasilitas untuk ruang pejalan kaki. Penindakannya juga harus tegas dilakukan dan tidak boleh tebang pilih.
Seperti bentuk apa sangsinya, ini kan ada “aturan tapi semuanya tak jelas mengatur program prioritas” kawasan.
Pemprov DKI Jakarta seharusnya dalam menjalankan program, jangan selalu dimobilisasi untuk kegiatan-kegiatan acara seperti seremonial maupun pencitraan saja.
Hasilnya jadi asal bapak senang (ABS),” hanya dengan mengacu percepatan anggaran sebagai target, sementara nilai cakupan out put tak ada pemenuhan dalam menata kawasan tertib usaha, tertib pejalan kaki hingga kenyamanan lingkungan kawasan jalan mengurai kemacetan, tutup Victor.
reporter : nanorame
