Jakarta, sketsindonews – Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) mendesak Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi besaran nilai jual objek pajak (NJOP) di pulau reklamasi C dan D senilai Rp 3,5 juta per meter.
“NJOP Rp 3,5 juta terlalu murah. Pulau reklamasi itu kan kawasan bisnis, harusnya NJOP yang dipatok minimal Rp 25 juta per meter,” kata Ketua LP2AD, Victor Irianto Napitupulu saat dihubungi. (6/9)
Victor kemudian mencontohkan Pulau H yang milik perorangan NJOP yang dikenakan sebesar Rp 25 juta, sementara Pulau C dan D yang nyata kawasan komersial milik PT Kapuk Naga Indah (KNI), NJOP yang dibanderol hanya Rp 3,5 juta.
Seperti diketahui HGB Pulau C dan D diberikan kepada PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group.
Penetapan dikeluarkan lewat Surat Keputusan Kepala Badan Pajak yang dibuat pada akhir Agustus 2017.
Sebelumnya masalah pulau reklamasi pernah membawa bos Agung Sedayu Group, Aguan, terseret ke dalam kasus suap setelah KPK menilai adanya praktik suap dalam pembahasan Raperda Pulau Reklamasi.
Dalam persidangan kemudian hakim sempat membahas masalah terkait adanya tawar-menawar besaran NJOP yang semestinya Rp 25 juta menjadi Rp 3 juta per meter.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, pernah menyebutkan NJOP di pulau reklamasi seharusnya sama dengan pulau reklamasi Ancol atau kawasan elit Menteng sehingga NJOP di pulau-pulau hasil reklamasi berkisar antara Rp 25 juta-Rp 30 juta per meter.
Saat ini dari 11 pulau reklamasi di Teluk Jakarta, baru Pulau C dan D yang sudah hak pengelolaan lahannya sudah diterbitkan oleh BPN. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan hak guna bangunan (HGB) untuk PT Kapuk Naga Indah sebagai pengembang yang mendapatkan izin reklamasi.
Adapun pulau-pulau lainnya selain ada yang masih berada dalam proses pengerjaan, ada pula yang tengah berada dalam sengketa di PTUN, yakni pulau A dan B.
Tambah Victor, ini sebuah hal aneh dimana reklamasi terkondisi oleh keuntungan orang yang bermain, dimana pengukuran tanpa argumentasi dan kewajaran administrasi.
Jadi siapa untuk siapa yang diuntungkan, kata Victor
Terbitnya hanya dalam waktu sehari sertifikat pengukur setelah Gubernur DKI Jakarta Djarot Saeful Hidayat bicara, besoknya terbit sertifikat, singkatnya.
reporter : nanorame
