Jakarta, sketsindonews – Kerja bhakti massal warga Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran dengan kekuatan hampir 1500 personil serta dengan melibatkan 13 Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta pada hari Minggu langsung dihadiri Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Wakil Walikota Bayu Megantara, para Asisten Tingkat Kota, Camat serta para Lurah se – Kecamatan Kemayoran.(11/9)
Disela kerja bhakti hadir pula Direktur Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) Dwi Nugroho serta Anggota Dewan DPRD DKI Badan Anggaran Bestari Barus.
Dalam keterangan Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede di sela tinjau inspeksi kerja bhakti menyatakan, ini sebuah bukti warga Kebon Kosong dalam momentum ini saling bahu membahu, artinya peduli lingkungan sangat penting dalam nilai kebersihan infrastruktur yang sudah tidak mumpuni atau layak di wilayah, ujarnya.
“Lihat saja saluran ini sambil menunjuk, belum lama ini kan sudah kita keruk tapi apa fungsi air tak jalan hingga ke hilir kali karena hampir saluran tak berjalan karena tertutup, dengan nada heran,” kata Mangara.
Mangara yang di dampingi Camat Kemayoran Herry Purnama kembali berjalan kali ini menunjuk saluran ini harus ada akses Sudin Sumber Daya Air Jakarta Pusat harus membongkar semua fasilitas warga yang menghambat, terutama pada saluran lingkungan hingga keluar bukan berputar saja hingga terjadi penumpukan lumpur (sedimentasi).
Dengan hadirnya Dirut PPKK Adi Nugroho diharapkan ini menjadi upaya koordinatif yang rill bukan hanya wacana dalam kontek bagaimana menyelesaikan problem infrastruktur yang ada di wilayah selama ini.
Diakuinya secara teritorial kawasan kerja bakti massal (RW) yang dilakukan objek kerja bhakti merupakan kewenangan PPKK, tapi warga yang tinggal kan warga DKI Jakarta yang harus kita lindungi atas hak mereka dalam aspek peningkatan penataan infrastruktur lingkungan, papar Mangara.
Kami mungkin pemkot nantinya akan membahas ini lebih kongkrit setelah kami saat ini bertemu langsung dengan pihak PPKK, Anggota Dewan DPRD Komisi II Bestari Barus (Banggar).
Sementara Bestari Barus saat ditemui sketsindonews.com mengatakan, kerja bakti massal yang dibangun warga merupakan bukti warga sangat membutuhkan support terkait hal selama ini tidak terpenuhi dalam anggaran DKI karena terbentur aturan, ujarnya
Kami akan lakukan pertemuan lanjutan antara Pemkot DKI (Walikota Jakarta Pusat), DPRD Banggar dan BPKP serta pihak PPKK dalam membahas anggaran sehingga tak ada lagi persoalan pekerjaan wilayah di Kebon Kosong menjadi temuan, jelas Barus.
” Seiring itu pihak PPKK juga harus mengeluarkan surat rekomendasi terhadap dasar pihak pemda DKI dapat bekerja secara sungguh sesuai aturan.”
Tambah Barus, dirinya meminta pihak Forsaga (Forum Pemersatu Kebon Kosong) membuat laporan giat ini Kerja Bhakti Massal sebagai salah satu upaya kami (DPRD) mendorong dan menyelesaikan berbagai masalah lingkungan di Kebon Kosong.
Mereka wajar menuntut hak karena mereka secara defacto membayar pajak (PBB) untuk setidaknya mendapat hasil kesetaraan pembangunan dari pajak mereka, tegas Barus.
Iapun menandaskan, bisa saja nanti dana dalam bentuk hibah atau anggaran dalam mata anggaran yang nantinya muncul atas usulan warga, selanjutnya untuk dikawal di komisi II.
DKI itu besar punya anggaran dana silpa hampir 8 T tak terpakai buat apa kalo itu bukan untuk perbaikan berbagai aspek pemberdayaan serta infrastruktur yang ada di wilayah PPKK, tutup Barus.
reporter : nanorame
