Jakarta, sketsindonews – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dengan Mirah Sumirat sebagai Presiden. Serta didukung Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI yang juga Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, dalam konferensi persnya hari ini Kamis, (14/9) di kantor LBH, Jakarta. Menolak Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
Mirah mengatakan “Dampak dari GNNT ini akan menimbulkan pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ini menyasar ke industri jalan tol di mana Pemerintah akan memaksakan pemberlakuan 100% gardu tol otomatis dan hanya menerima pembayaran non tunai/elektronik.
Diperkirakan ribuan gardu tol yang selama ini dioperasikan oleh manusia akan berganti dengan mesin. Sehingga puluhan ribu pekerja diperkirakan ter-PHK dan akan kehilangan pekerjaannya.
Pertanyaannya, mengapa Pemerintah memaksakan pemberlakukan GNNT?
Mirah Sumirat mengatakan
bahwa GNNT ini, patut diduga, tidak terlepas dari aksi korporasi perbankan yang ingin menarik dana sebanyak
mungkin dari masyarakat dengan cara yang mudah.
“Cara termudah bagi korporasi perbankan adalah meminta
dukungan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang berpihak pada kepentingan bisnis perbankan.
GNNT adalah produk lobby korporasi perbankan kepada Pemerintah,” ungkap Mirah Sumirat.
Hal ini dapat terlihat saat pencanangan GNNT oleh Bank Indonesia pada Agustus 2014 yang lalu, dimana pemain utama
GNNT di awal adalah 3 bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI.
Bentuk lobby korporasi perbankan kepada Pemerintah (pusat dan daerah) juga terlihat jelas saat pencanangan GNNT yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah ser-ta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT.
Mirah melanjutkan,Masyarakat sesungguhnya tidak membutuhkan GNNT, termasuk pengguna jalan tol tidak membutuhkan transaksi non tunai/elektronik di Gardu Tol Otomatis (GTO).
GNNT dan GTO hanya menguntungkan korporasi perbankan dan mengabaikan hak rakyat. “Yang diperlukan rakyat adalah jaminan lapangan pekerjaan yang layak dan upah yang maksimal agar setiap rakyat dapat memiliki kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” Tuturnya.
Jika maksud pemberlakuan GTO adalah untuk mengatasi kemacetan, ini juga terlalu mengada-ada, karena
kernacetan tidak akan dapat ditanggulangi dengan pemberlakukan GTO! GNNT/akal – akalan korporasi perbankan yang didukung Bank Indonesia dan Pemerinlah, untuk dapat leluasa menarik dana.
“Dana dari masyarakat, dan meraup keuntungan bisnis dari setiap transaksi non tunai. Pemerintah ternyata hanya
peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru” tegas Mirah Sumirat.
(Edo)
