Jakarta, sketsindonews – Presiden Gerakan Pribumi Imdonesia (Geprindo) Bastian P Simanjuntak akhirnya turut bicara terkait berbagai pemberitaan sambutan awal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan menyebut kata “pribumi.
Ini perang asimetris, rakyat untuk tidak terjebak ini merupakan perang asimetris. Rakyat untuk jangan terjebak dengan propaganda sesat yang disebarkan oleh penjajah dan kompradornya, Rabu (18/10/17).
Menurut Bastian, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) harus proaktif dalam mendapatkan informasi siapa sebenarnya aktor intelektual di balik hiruk pikuk di sosial media yang memojokkan pribumi.
Patut diduga ada penjajah dan komprador di negeri ini, ada pihak-pihak asing yang memiliki agenda strategis di kawasan asia pasifik yang tidak menginginkan bangsa Indonesia untuk bersatu dan bangkit.
Kami menginginkan harus diselidiki apakah ada aktor intelektual, dibalik pihak yang mempersoalkan dan melaporkan ke pihak Kepolisian terkait penggunaan kata pribumi dalam pidato pak Anies, tutur Bastian.
Pribumi Indonesia merupakan sebutan lain dari orang Indonesia asli tertulis dalam undang-undang Dasar 45. Pasal 6 UUD 45 sebelum amandemen dan pasal 26 tentang kewarganegaraan disebutkan, adanya bangsa orang-orang Indonesia asli.
Sejarah pergerakan Nasionalpun jelas menceritakan pergerakan nasional diawali dengan didirikannya organisasi-organisasi pribumi seperti Taman Siswa, Serikat Dagang Islam, Budi Utomo yang kemudian pribumi melebur menjadi satu menamakan diri sebagai Bangsa Indonesia dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928.
Tidak ada yang rasis dengan istilah pribumi justru, dalam pribumi ada berbagai macam suku dan agama yang bersatu yang memiliki rasa nasionalisme Indonesia.
Bhinneka Tunggal Ika ada di dalam entitas pribumi itu sendiri yang secara sah sudah ada dalam masa pergerakan itu.
“Lalu kenapa pribumi dikatakan rasis? Saya menduga ada rekayasa dibalik stigma tersebut. Sudah ada buktinya yaitu, paska kerusuhan Mei 98 ada pihak-pihak yang telah berhasil mempengaruhi BJ Habibie untuk mengeluarkan inpres yang melarang penggunaan kata pribumi dalam administrasi pemerintahan, ditambah juga amandemen uud 45 pasal 6, orang indonesia asli digantikan dengan warga negara indonesia,” ungkapnya.
Rekayasa tersebut, telah memutus mata rantai sejarah Bangsa Indonesia, ada upaya pendegradasian entitas bangsa yang digantikan dengan warga negara, padahal konsep negara kita kebangsaan bukan kewarganegaraan.
Saya yakin ini merupakan bagian dari Perang asimetris yang sudah hampir di menangkan oleh musuh-musuh bangsa Indonesia.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk membuka kembali buku Sejarah pergerakan nasional agar kita tidak mudah di peralat oleh pihak-pihak yang tidak ingin Pribumi mandiri berdiri di atas kakinya sendiri,” tegas B. Simanjuntak
Bagi yang tidak setuju dengan istilah pribumi janganlah terburu-buru memojokkan atau bahkan mempersalahkan istilah tersebut, silahkan cari tau lebih dalam lagi tentang pribumi Indonesia jangan terjebak dengan propaganda sesat yang disebarkan oleh penjajah dan kompradornya.
“Masa mengucapkan pribumi di negaranya sendiri takut? Ini sudah tidak wajar, tandanya persepsi kita sudah dijajah oleh bangsa lain,” tutupnya.
reporter : nanorame












