Jika ditelusuri draft RUU Larangan Praktek Monopoli (LPM) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PUTS) saat ini sedang berada dalam proses legislasi di DPR. Pemerintah telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari draft RUU LPM PUTS, dan memberikan masukan ke DPR serta bersama-sama membahasnya. DIM Pemerintah telah mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, baik dari akademisi maupun pelaku usaha. Berbagai tanggapan terhadap DIM Pemerintah menunjukkan besarnya antusias publik terhadap perubahan UU LPM PUTS.
Diskusi Panel Pokok-pokok Amandemen UU LPM PUTS menghadirkan pembicara dari perwakilan pengusaha dan anggota DPR. KPPU mengundang asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan perwakilan Pemerintah untuk memberikan masukan terkait pentingnya percepatan proses pengesahan amandemen UU LPM PUTS.
Pokok-pokok amandemen UU LPM PUTS, diharapkan sejalan dengan upaya mengimplementasikan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.
(Edo)
