Jakarta, sketsindonews – Permasalahan utilitas hingga saat ini terus menjadi masalah antar instansi terkait dari dampak pembongkaran pembangunan utilitas khususnya penanganan fungsi perbaikan jaringan.
Sebut saja jaringan pemasangan PLN di depan Balaikota DKI yang amblas oleh karena koordinasi dan pengawasan antar instansi, dimana jalan dan trotoar kawasan itu rusak akibat jaringan perbaikan PLN.
Menurut Kepala Sudin Bina Marga Kota Jakarta Pusat, selama ini perijinan itu ada di pelayanan BTSP yang memberikan ijin, kaitan dengan kami sifatnya hanya monitoring, terkait hal yang dirusak pihaknya hanya memberikan surat rekomendasi kepada pihak pekerjaan (instansi). ujarnya.(15/3)
Biasanya jalan dan trotoar yang sudah kita bangun setidaknya harus dikembalikan seperti semula, namun proses perbaikan itu kadang tidak sesuai, ujar Suko.
“Ini yang terus menjadi persoalan, terkait mengenai jaminan (konyinasi) perbaikan itu ada di instansi yang melakukan proyek tersebut, pihaknya tak mempunyai kewenangam itu.”
