Jakarta,sketsindonews – Sejumlah sektoral terkait di wilayah Jakarta Pusat kedodoran katanya, hal ini terkait dengan banyak usulan warga hasil para anggota Dewan dalam program reses (Kuker) menjadikan Musrembang usulan warga yang di mulai dari “bottem up” tidak terlaksana sesuai dengan APBD.
Benarkah atau hanya karena alasan TL permintaaan warga para elsekutif (SKPD) terganggu anggaran yang sudah di susun dalam pelaksanaan dalam program Musrembang.
Menurut pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, musrembang “musyawarahnya keren tapi usulannya ngambang”, artinya hal ini tidak ada cakupan apa yang menjadi gambaran perbaikan infrastruktur makro tentang usulan tadi hingga tingkat Provinsi, ujarnya. (8/11)
Mengenai dampak TL dari reses anggota Dewan bisa pula menjadi dampak kalo di kerjakan tidak melalui proses yang benar, apakah di kerjakan hasil sumbangan warga atau dana swakola.
Tapi musrembang secara resmi merupakan usulan yang sudah masuk pada anggaran yang dalam RPJMD sebelumnya dibahas dalam rapat – rapat badan anggaran.
Ada rentan penyalahan wewenamg (penyimpangan) masalah TL jika pekerjaan itu tidak ada proses lelang atau penunjukan langsung (PL) oleh para sudin terkait dalam melakukan hasil dari usulan warga atas saran anggota DPRD.
Sambung Yayat, semuanya itu ada mekanisme yang harus di atur dalam melakukan pekerjaan fisik dari SKPD terkair ini, kalo di paksakan akan menimbulkan temuan dari BPK masalah anggaran terkait, jelas Yayat.
Banyaknya usulan reses mengakibatkan banyak para SKPD tekhnis berkerut dahinya karena anggaran yang di pakai oleh sudin tekhnis entah dari mana, apakah memang ada dana taktis dalam serapan TL atau menggunakan dana anggaran lain, ini yang harus di perjelas, tutup Yayat.
reporter : nanorame
