Dalam sebuah diskusi publik di Bumbu Desa Jalan Cikini Raya dalam topik Apa Kata DPRD “Cocok Tidak Achmad Syaiku dan Agung Yulianto Jadi Wagub DKI” yang menjadi usulan Partai PKS banyak berbagai komentar anggota Dewan yang hadir sekaligus menjadi pembicara dalam forum publik.(19/12)
Inilah pendapat mereka :
M. Taufik (Gerindra).
Sosok Wagub DKI harus paham persolan Jakarta, namun dalam mencari wagub ideal setidaknya harus ada prophet and test internal PKS selain nantinya mekanisme DPRD dilakukan hal yang sama dengan membuat panitia pemilihan dengan metode dalam mengetahui detail kompetensi seorang cagub Selain rapat paripurna
Jangan tidak quorum 3/4 dalam paripurna karena ini menjadi masalah baru sehingga nantinya ada gugatan terhadap posisi Wagub.
Dari 2 nama tersebut itukan harus diajukan ke DPRD setelah kesepakatan yang sama partai penggusung antara Gerindra dan PKS yang hingga saat ini belum secara jelas format wagub yang ideal.
Gembong Warsono (PDIP)
Kami tak mengenal kedua calon ini, hanya saya tahu dari media, ucapnya.
Cagub DKI itu kan harus di kenal selain kami tahu kerjanya, tapi kalau gagal di daerah masuk Jakarta itu kan menjadi hal yang tak mungkin.
Ini ibukota negara perlunya seorang pimpinan secara kwalitas kaoasitasnya. Kalo Triwicaksana saya kenal karena merupakan anggota DPRD, dan kami sudah tahu akakn kapasitasnya dalam kegiatan di Dewan.
Ferry Younevil (Hanura)
Prophet and test menjadi penting untuk mereka seorang calon kepada fraksi – fraksi yang ada di dewan. Itu yang harus di lakukan.
Selain wagub DKI itu harus paham Jakarta secara keseluruhan, bagaimana mungkin calon wagub yang di sodorkan kami tak tahu kapasitasnya dalam pemerintahan.
Asraf Ali (Golkar)
Sebaiknya di tunda saja hingga Pilpres 2019 karena Golkar tidak bisa memaksa apakah itu cocok atau tidak cocok keduanya. Jakarta ini perlu figure yang layak. Golkar tak kenal atas usulan kader PKS baik Achmad Syaiku dan Agung Yulianto.
Menurut pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah sekaligus ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) menyatakan, konteks ini sepertinya menjadi tabayun bagi PKS selain ketidak hadiran perwakilan PKS dalam diskusi sehingga tidak terjawab.
Apakah keduanya cocok dan mampu menjadi usulan Wagub dari partai penggusung pemenang pemilu, ucapnya
(20/12)
Perkembangan media juga untuk secara kritis bagaimana menggiring calon yang memenuhi kelayakan bagi penuntasan tantangan Jakarta.
Karena kini di pemerintahan Anies saja masih ada persoalan besar yang belum tuntas terhadap organisasi di tubuh pemda yang belum rampung 300 eselon yang tak pernah selesai membangun solidalitas.
Sambung Amir, dalam kondisi habis pilpres ini tentunya perlu analisa selain adanya konflik internal PKS yang saat ini bisa memunculkan hal yang baru bisa menjadi problem beban pemerintah DKI.
Terutama berdampak pada kinerja institusi pemerintahan baik DPRD dan Pemprov DKI Jakarta di masa mendatang terutama perkembangan hasil pilpres 2019, tutup Amir.
reporter : nanorame
