Menurut pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah sekaligus ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) menyatakan, konteks ini sepertinya menjadi tabayun bagi PKS selain ketidak hadiran perwakilan PKS dalam diskusi sehingga tidak terjawab.
Apakah keduanya cocok dan mampu menjadi usulan Wagub dari partai penggusung pemenang pemilu, ucapnya
(20/12)
Perkembangan media juga untuk secara kritis bagaimana menggiring calon yang memenuhi kelayakan bagi penuntasan tantangan Jakarta.
Karena kini di pemerintahan Anies saja masih ada persoalan besar yang belum tuntas terhadap organisasi di tubuh pemda yang belum rampung 300 eselon yang tak pernah selesai membangun solidalitas.
Sambung Amir, dalam kondisi habis pilpres ini tentunya perlu analisa selain adanya konflik internal PKS yang saat ini bisa memunculkan hal yang baru bisa menjadi problem beban pemerintah DKI.
Terutama berdampak pada kinerja institusi pemerintahan baik DPRD dan Pemprov DKI Jakarta di masa mendatang terutama perkembangan hasil pilpres 2019, tutup Amir.
reporter : nanorame
