Logo HPN 2026

Hari Pers Nasional

Akan diselenggarakan di
PROVINSI BANTEN
9 Februari 2026

Posko Gabungan Monitoring Pemilu 2019 DKI Jakarta Akan di Resmikan Gubernur Anies

8.4K pembaca

Jakarta,sketsindonews – Posko Monitoring Pemilihan Umum 2019 Gabungan yang terdiri unsur parpol, team sukses dan instansi terkait akan di bentuk di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dalam rapat pembentukan pokso monitoring di Kantor Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta lantai 15 di hadiri oleh peserta pemilu selain 22 instansi lainnya yang terlibat dalam pembentukan posko monitoring 2019.

Menurut Plt.Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, posko monitoring nantinya akan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakartta Anies Baswedan dalam waktu dekat selain posko ini akan mulai bekerja pada tanggal 1 Februari – 30 April 2019 hingga pemungutan suara pemilu pileg dan pilpres selesai, imbuhnya.

rapat.posko.gabungan.monitoring.pemilu.2019.dki

“Saat ini saja sudah berjalan laporan kegiatan para Caleg, APK dari berbagai wilayah yang di lakukan secara bersama menuntaskan atribute pemilu dengan terjun langsung koordinasi aparat.”

Gambar

Dengan terbentuknya posko semuanya berjumlah 267 di setiap Kelurahan, 44 Kecamatan dan 4 posko tingkat Kabupaten. Diharapkan dengan berdirinya posko merupakan ajang informasi dan komunikasi antar parpol selain pelaporan monitoring dalam menyelesaikan persoalan terkait berbagai aspek tentuya menjamin iklim kondusif pemilu 2019 di DKI Jakarta, papar Taufan. (25/1)

Sementara Ketua Forum Komunikssi Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta KH.Syafii Mufid ketika di minta pendapatnya mengatakan, posko monitoring akan menjadi lebih punya bobot jika penggabungan ini adanya deteksi dini dan responsif sebagai salah satu masukan bagi persoalan dalam tahun politik 2019.

Responsif merupakan action dari hasil deteksi dini untuk di jadikan sebuah sumber informasi akurat sehingga bisa mengambil sebuah kebijakan (putusan) yang cepat dalam mengambil langkah bagi aparat dalam setiap persoalan pemilu dan fenomena problem persoalan do tengah warga, jelas Mufid.

Secara bersamaan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyatakat (FKDM) DKI Jakarta M Rico Sinaga menutulurkan, formulasi apa yang menjadi wacana Ketua FKUB DKI (KH.Mufid) dari hasil rapat Kementetan agama dan Depdagri khususnya deteksi dini harus di pertajam menjadi bagian penting bagi peran monitoring.

Posko gabungan monitoring bisa saja tingkat responsif hasil dari temuan di jadikan sumber aplikatif dalam mendorong sebuah putusan atau kebijakan dalam setiap persoalan masyarakat yang nantinya di tampung di posko monitoring pemilu, kata Rico.

reporter : nanorame

No More Posts Available.

No more pages to load.

Siap