Jakarta, sketsindonews – Wasekjen Forum Keterbukaan Informasi Publik (Forkip) Indonesia, Leonard Eko Wahyu Widhyat Moko menghimbau masyarakat untuk melakukan korscek pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan kondisi real di masyarakat.
“sudah tercantumkah mereka, atau mungkin ada nama-nama yang asing yang sebelumnya tak ada lalu ada dan tidak dikenal di lingkungan setempat,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (15/4).
Bukan tanpa sebab, Leo mengatakan kroscek tersebut penting, karena belajar dari kasus Pilkada DKI lalu dimana banyak nama yang tercantum dan asing dari data yang diumumkan KPU.
“Banyak nama yang tercantum dan asing pada wilayah masyarakat dan membuahkan persidangan di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) serta DKPP,” ungkapnya.
Hal lain yang juga masih menjadi ke khawatiran, menurut Leo adalah data yang digunakan oleh KPU merupakan data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Mengingat KPU adalah pengguna jasa data dari kemendagri dan melihat masih banyaknya permasalahan data penduduk di kemendagri sendiri seperti E-KTP dan data peralihan warga gusuran contohnya, maka sebaiknya kita lebih teliti sebelum saat pencoblosannya,” himbaunya.
Terakhir, Leo juga mempertanyakan keitidakinginan Kemendagri bekerjasama dengan Posyandu.
“Satu hal yang saya cermati, kenapa Kemendagri tidak mau bekerja sama dengan pihak posyandu yang dulu dibawah BKKBN dan kini di bawah Dinkes, mengingat sebenarnya mereka juga punya data faktual dan valid dalam data tiap wilayahnya baik jumlah jiwa atau data kesehatannya. Padahal tiap tahun sebelum pemilu Kemendagri melaksanakan hal ono dengan anggaran dan ga pernah valid serta pas dalam jumlah serta datanya, ada apa?,” tutupnya.
(Eky)
FORKIP Ajak Masyarakat Kroscek DPT Saat Pemungutan Suara Nanti
