Jakarta, sketsindonews polemik antar dukungan kini di Partai Beringin terus melabar dan mencuat. Kali ini DPD Partai Golkar Jakarta melalui kepemimpinan Ketua Jakarta Barat, Tuparjo setelah Pileg pilpres 2019 yang masih hangat justru menimbulkan persoalan setelah 7 PK (Pimpnan Kecamatan) di Jakarta Barat melaksanakan mosi tidak percaya atas kepimpinan Tuparjo.
Otomatis legaliltas patut dipertanyakan atas kepimpinan Tuparjo mustahil bisa menjalankan Organisasi kepartaian. Hal ini diungkapkan melalui Sekertaris Partai Golkar Jakarta Barat Ardali.
Menurutnya, untuk menutup kekosongan dan stagnasi organisasi kepartaian perlu dibuat mekanisme Rapat Pleno diperluas, dan pada tanggal 26 Juni 2019.telah dilaksanakan rapat pleno diperluas menghasikkan beberapa keputusan salah satunya telah menyepakati bahwa untuk menjalankan organisasi di Partai Golkar Jakarta Barat di jalankan oleh Sekertaris dan Oara Wakil Ketua sesuai Pembidangan, ucapnya.
Ini organisai partai karena masih ada beberapa event yang dilalui seperti menunggu keputusan rekomendasi dari DPP atau petunjuk dan arahan dari Plt Ketua Partai Golkar DKI Jakarta, tandasnya.
Namun anehnya ketika terjadi klarifikasi yang dilakukan oleh Sekertaris DKI dalam dukung mendukung terlihat sosok Tuparjo, dan ikut juga menarik dukungan.
“Ini satu hal aneh satu sisi legalitasnya sedang dipertanyakan tapi satu sisi sdh memberikan dukungan dan itupun tidak melalu mekanisme partai .”
Bgaimana bisa memberikan dukungan untuk mengkonsolidasikan pengurus aja tidak bisa, tegas Ardali. (30/6)
Hal ini diyakini pula oleh Ketua Kepartaian Faisal Nasution, “Bahwa prinsipnya Jakarta Barat tetap fatsun dan loyalitas kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartato,
Kalo bicara dukung mendukung Jakarta Barat tetap menunggu arahan – arahan dan kebijakan plt Ketua Golkar DKI, ucapnya.
Harapan saya sebagai ketua Kepartai, tentunya dapat menindak lanjuti permohonan kami yang telah dilaporkan dalam surat hasil keputusan rapat pleno, agak status kepemimpinan di Jakarta Barat lebih terang dan legalitasnya diakui secara organisasi yaitu peraturan organisasi kepartai kita Partai Beringin, tutup Faisal.
nanorame
