Jakarta, sketsindonews – Dana hibah bagi Karang Taruna di setiap Kelurahan senilai 20 juta rupiah disebut KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang menjadi leadng sektor Dinas Sosial DKI Jakarta syarat rentan dana hibah guliran tersebut tanpa pengawasan dari pihak terkait.
Dana ini hanya menjadi cawe – cawe oknum tanpa fisik (wujud) realisasinya, dimana pihak Sudin Sosial masa bodoh terhadap pengawasan KUBE hingga kasus ini mencuat di tengah warga. Akhirnya tanpa kordinasi Lurah dalam pengucuran dana hibah tapi begitu bermasalah Lurah yang di “obok – obok” untuk menyelesaikan kasus ini. Dan itu banyak terjadi hampir di setiap kelurahan, ujar Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Negara (LP2AD) di Jakarta. (2/6).
Kasus ini mencuat setelah di salah satu Kelurahan di Jakarta Pusat di sebabkan warga kritis unruk menanyakan realisasi selain karena ada penuntutan dari anggota Karang Taruna atau warga yang benar punya komitmen untuk maju. Tapi kenapa Dana guliran banyak ini dibuat bancakan oleh oknum serta diduga pihak Sudin Sosial ikut terlibat dengan pemenuhan dasar administratif.
Coba cek mana yang jalan program KUBE diwilayah secara phsik ada keberadaan usaha bersama oleh Karang Taruna, tandas Victor.
“Dalam cairan dana KUBE ini punya aturan serta mekansme baik itu proposal mengajuan dana, progress usaha dan secar phusik objek nya ada.”
Sambung Victor, kasus ini tidak main – main dari 44 Kelurahan saja sudah berapa milyar APBD di keluarkan selain bantuan lain pembinaan per 3 bulan yang kadang tak sampai di Tingkat Karang Taruna Unit RW.
Pihaknya akan terus memantau pihak Sudin Sosial termasuk para oknum yang ikut bermain karena tidak ada pengawasan terlebih evalusi sejauh mana tingkat keberhasilan KUBE oleh Karang Taruna, tutup Victor.
nanorame
