Jakarta, sketsindonews – Kembali gagal “maning“pertemuan Pilikawe (Pemilihan Ketua) RW 09 Kelurahan Kebon Kacang untuk sekian kali setelah Jumat malam (23/8) terjadi pembatalan.
Kegagakan etelah para pengurus RT – RT tidak hadir alias ikut memboikot atas pertemuan pemilihan rencananya berlangsung pada hari Jum’ at tanggal 23 Agustus 2019 di Kantor Kelurahan Kebon Kacang.
Menurut warga Faiz (34) Kebon Kacang mengatakan, kehadiran institusi perwakilan pemerintah Kapospol Tanah Abang, Babinsa, binmaspol serta tokoh masyarakat seperti tak dihargai oleh para RT dan ketidak hadiran maksud baik setelah kurun waktu hampir 2 tahun kekisruhan tak pernah selesai, ujarnya.
Kehadiran institusi sepertinya merupakan representasi kelembagaan bersama pemerintah untuk mengambil alih proses dengan putusan tegas untuk secara legitimasi atas pemilihan RW 09 dan penundaan yang berulang sudah tidak relevansi lagi dan sengaja pihak RW serta RT – RT menolak apapun dari proses Pergub 171 Tahun 2016, ungkapnya.
“Kini kami hanya berharap pemerintah tegas untuk mengambil serta menunjuk orang untuk menjadi Ketua RW definitif secara netral.”
Bayangkan saja susunan panitia pemilihan telah sedenikian rupa mengatur selain pengamanan juga mewanti proses ini berlangsung damai dan plong tanpa kehadiran para RT – RT.
Kondisi ini sudah sah tinggal membuat berita acara yang di hadiri pihak pemerintah disaksikan aparat dan Tokoh Masyarakat sebagai dasar laporan pemilihan dengan dasar undangan serta absensi kehadiran.
Panitia pun harus membuat dan memutuskan kasus secara tegas , tandas Fais. (26/8)
Hampir 2 tahun sebuah waktu lama selain berdampak pada proses administrasi RT RW dana Operasional di terima, namun justru di gunakan bukan untuk menjaga nilai pembangunan warga serta pelayanan, justru pemerintah di tolak dalam.proses penyelenggaraan kepentingan publik.
Sementara H.Wahyudi justru mengingatkan pemerintah sangat lambat dalam meyikapi kasus ini, padahal jelas ini telah melewati batas waktu terkait bantuan operasional, apakah memang terus dialirkan, jika itu benar sebuah pelanggaran karena sejak lama para RW/RT tak mau di atur pemerintah DKI Jakarta, terang Yudi.
Pertemuan selanjutnya tinggal bagaimana pemerintah menunjuk Plt. RW berikut menunjuk secara definitif kelembagaan RT/RW sebanyak 17 RT baru dalam melayani kepentingan publik warga Kebon Kacang, tukasnya.
nanorame
