Jakarta, sketsindonews – Warga Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran merasa heran terkait pemerintah DKI Jakarta menata infrastruktur hanya retorika serta janji alasan bahkan ketidak seriusan terhadap warga Kebon Kosong yang menjadi asset Pusat Komplek Kemayoran (PPKK).
“Pemda DKI selama hanya bisa menghibur perbaikan infrastruktur wilayah hanya dengan model sistem kerja bhakti massal antara warga bersama SKPD dan itu sudah cukup lama kurun waktu 2 tahun berjalan tanpa normalisasi inftrastruktur secara luas,” ungkap Ghurabilah salah satu Ketua RW di Kebon Kosong.
Seolah ini Pemerintah DKI menghindar kewajiban untuk membangun infrastruktur di daerah padat penduduk dki wilayah Kebon Kosong dan sudah tidak pernah diperbaiki lebih dari 34 tahun lamanya.
Pengajuan sudah diajukan sejak tahun 2017 bahkan masyarakat sudah mengikuti persyaratan yg telah terpenuhi sejak mei 2019 lalu tidak ada kejelasan hingga saat ini, tuturnya.
Kami (warga) telah lewati fase ini baik secara aturan hukum administratif dari berbagai persoalan aturan yang menjadi syarat wilayah asset dari PPKK.
Dua syarat pokok itu telah kami ikuti, yakni ; mengenai rekomendasi pihak PPKK yang telah menyerahkan teritorial infrastruktur dengan bentuk mengukuran lahan persoalan phisik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta.
Begitu pula dengan persoalan asset DKI yang ada telah tercatat bahwa hampir 30 lebih asset DKI ada di wilayah Kebon Kosong baik sarana prasarana dan gedung milik pemerintah DKI Jakarta.
Jangan pemda DKI terus membuat angin syurga, terus membuta opini ini menjadi wewenang pemerintah pusat, padahal PPKK (Sekneg) telah memberikan signal kuat bahwa wilayah Kebon Kosong bisa dibangun tanpa menyalahi aturan prosedural anggaran, jelas Ghurabillah.(24/10)
Sementara aktivis lingkungan Joko Sardjono kerap di sapa Joko Edan mengutarakan, selama ini kami juga bagian dari warga DKI Jakarta dengan patuh pada pajak serta aktif melakukan berbagai kegiatan seperti warga lain di wilayah lain, tapi kenapa kami selalu termarginalkan di PHP untuk terus menghiba Pemprov DKI Jakarta, ucapnya.
Sepertinya kami harus dibuat terus menderita tanpa eksistensi pemerintah DKI dengan tidak mendengarkan sebuah titik harapan warga Kebon Kosong untuk melihat matahari pagi dengan langit biru serta warga bisa tersenyum puas serta dengan lingkungan sehat, tutup Joko Edan.
nanorame
