Jakarta, sketsindonews – Kabar terkait pelaporan politisi Anggota DPRD DKI Wliiam Aditya Sarana ke Badan Kehormatan DPRD DKI yang di laporkan Sugiyanto dimana melanggar Kode Etik Dewan atas menyebarkan temuan anggaran dengan menyebarkan ke medsos hingga saat ini menjadi perdebatan.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku belum menerima kabar politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana dilaporkan ke Badan Kehormatan, ungkapnya.
“Soal itu (William dilaporkan) saya belum mendapat tembusan dari Badan Kehormatan, tapi kami menegaskan bahwa saya juga mendesak agar Gubernur membuka draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) tahun 2020 seluruhnya,” kata Prasetio di Jakarta, Selasa.(6/11)
Permintaan pembukaan draf KUA-PPAS tahun 2020 yang sudah dianggap janggal, kata politisi PDI Perjuangan itu, karena hak penganggaran daerah juga ada di DPRD yang dipimpinnya.
Saya kan Ketua DPRD DKI ini juga menjadi tanggung jawab saya. Kalau ada anggaran yang dianggap janggal mari kita luruskan dengan pembahasan bersama agar anggaran tersebut matang dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Namun, kata Prasetio, bagaimana bisa pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik kalau draf KUA-PPAS tahun 2020 tersebut belum didapatkan oleh seluruh anggota dewan.
“Saya pun belum mendapat draf KUA-PPAS tahun 2020. Karenanya dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke Gubernur agar dokumen tersebut dibuka agar kita bahas bersama dan sahkan sesuai dengan ketentuan,” kata Prasetio.
Gaperbang Akan Lapor Balik
Secara terpisah Ketua Umum Garda Kebangsaan Andrew Parengkuan mengatakan, atas kejadian ini menurutnya laporan atas William Aditya Sarana sudah menjadi keharusan sebagai alat kontrol dari pengawasan legislasi.
Jangan dibolak balik persoalan ini kan duit rakyat sehingga anggota dewan berhak menanyakan hal substansi kejanggalan anggaran yang telah dibuka oleh William.
Dirinya secara pribadi dan kelembagaan akan menjadi terdepan bila sangsi oleh Dewan Kehormatan atas diri William dianggap menyalahi Kode Etik Anggota Dewan, ucap Andrew.
Kode Etik yang mana? Justru mengungkap kebenaran adalah Kode Etik yang harus dijunjung tinggi, bukan malah dilemahkan.
Seorang wakil rakyat yang duduk di dewan, harus kritis untuk menyuarakan kebenaran, bukan berkompromi dengan perampok uang rakyat.
Apa yang dilakukan oleh William Aditya Sarana, adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang wakil rakyat, bukan hanya datang, duduk, dengar dan diam saja.
Apa yang dilakukan oleh William jauh lebih baik daripada OTT KPK yang hanya bisanya menunggu calon koruptor melakukan korupsinya, tanpa ada niat untuk mencegahnya.
William justru mencegah, agar korupsi tidak terjadi, walaupun tidak ada yang ditangkap, karena korupsi belum terjadi, tapi ini jauh lebih lebih baik, menyelamatkan Trilyunan Rupiah uang rakyat.
Kita menengarai bahwa pihak yang ingin melaporkan William Aditya Sarana, tidak clear, sebagai pihak yang independen.
Siapapun yang melaporkan William karena tindakannya mengungkap anggaran yang fantastis ini, akan berhadapan dengan kami, dan akan kami laporkan balik, tegas Andrew.
nanorame
