Bogor, sketsindonews – Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), akan menjalani sidang gugatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Sidang pertama di Mahkamah Konstiusai (MK) dijadwalkan Rabu, 20 Mei 2020.
“Agenda sidang mendengarkan penjelasan DPR dan pendapat Presiden (Joko Widodo),” kata Koordinator Maki Boyamin Saiman kepada sketsindonews.com, Sabtu, (16/5/20).
Menurutnya, dengan dilanjutkannya persidangan, ia meminta DPR dan Presiden harus hadir dalam persidangan dan tidak boleh mangkir serta harus sudah mempersiapkan materi penjelasan atas berlakunya Perppu Corona.
“Kami selaku rakyat harus diberi penjelasan apa dan kenapa harus ada Perppu Corona yang didalamnya terdapat kekebalan absolut bagi pejabat keuangan ( Pasal 27 ).,” katanya.
Boyamin berharap Presiden tidak diwakili oleh pejabat eselon II atau III karena bukan pengambil kebijakan karena nanti dapat dipastikan tidak mampu memberikan penjelasan secara logis dan ilmiah.
“Untuk menghadapi persidangan MK, kami telah mempersiapkan 4 orang saksi ahli hukum dan 2 orang ahli ekonomi keuangan,” demikian Boyamin Soiman.
(Sofyan Hadi)
