Bangkalan, sketsindonews – Kasus kambing etawa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada tahun 2017 memicu terhadap jalannya roda pemerintahan desa. Salah satunya adalah kegiatan usaha desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Terbukti akibat kasus tersebut, mayoritas desa di ujung barat Pulau Madura ini memilih tidak melanjutkan kegiatan usahanya. Termasuk program kambing etawa.
Kabid Pemerintahan Desa, DPMD Bangkalan Arif Lutfi mengatakan, mandeknya BUMDes tidak bisa dipaksakan untuk kembali beroperasi setelah banyak desa beralasan, jika kasus kambing etawa jadi pemicunya.
“Ada beberapa aparatur pemerintah desa masih takut dan enggan untuk melanjutkan BUMDes yang sudah ada arahan untuk dilaksanakan dari kementrian dan provinsi,” kata Arif, Senin (24/8/20).
Di antaranya, kata dia, adalah kepala desa dan ketua BUMDesnya merasa trauma. Mau maju takut, dan berhenti dirasa keliru. Sehingga memutus untuk tidak memfungsikan BUMDes.
Menurutnya, intruksi kementerian tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
(nru/akt)
