Jakarta, sketsindonews – Lurah Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Suparjo bersama Satpol PP Kecamatan Kemayoran, Dishub akhirnya mengultimatum PKL Masjid Akbar untuk tidak lagi menutup jalan selain kekumuhan kawasan dijadikan tempat penyimpanan gerobak maupun sarana tenda pedagang.
Kata Supardjo saat dihadiri para pihak pedagang, “memang kamu peduli sama lingkungan sampah ini kamu tinggalkan, sementara akses warga untuk lewati ini kamu persempit dengan gelar lapak dijalan tanpa protokoler kesehatan.”
Kalo masih ada gerobak dan tenda di letakan kawasan jalan, ditegaskan bahwa pihaknya akan angkut. “Karena kami sudah ingatkan seiring keinginan pihak PPKK dan warga lingkungan,” tegasnya, Selasa (25/8/20).
“Jangan ambil kutipan sementara ini asset pemerintah bukan seenaknya dibuat tambah semrawut. Pemerintah tidak melarang warga untuk berdagang tapi ada tata cara dan konsep yang rapi bila perlu ikon Masjid Akbar menjadi satu daya tarik bukan tempat sekitar lingkungan Masjid Akbar menjadi tidak tertata,” tegas Supardjo.
Sebelumnya pedagang Masjid Akbar merengek kepada pihak para warga lingkungan untuk bisa membuka lapak jagan ditertibkan dengan berbagai alasan karena kondisi ekonomi ditengah pandemi covid.
“Warga menjadi tidak respon karena para pihak kordinator selama ini tidak pernah melihat kondisi akses warga ditutup PKL, selain tidak menjaga estetika wilayah,” ujar Joko Sardjono Aktivis Lingkungan.
Dia meminta PKL itu kalo tidak bisa diatur bubarkan saja, karena tidak pernah punya niat untuk lakukan pembenahan kawasan Masjid Akbar sebagai show window Bandar Kota Kemayoran.
Joko meminta pihak pemerintah Kecamatan Kemayoran, Lurah bersama PPKK untuk lakukan intervensi terhadap PKL Masjid Akbar yang hanya berfikir instan dan hanya berfikir instan untuk oknum.
Wilayah itu kan ambalat karena berhimpitan dengan berbagai lingkungan RW tidak jelas batas RW nya, itu jelas itu milik asset PPKK untuk menghindari dari kepentingan oknum maka konsep itu harus pemerintah lakukan bersama PPKK dalam menata kawasan Masjid Akbar.
“Biar nanti dalam rapat lanjutan PPKK bersama pihak Kelurahan bisa menunjuk atau merekomensasikan sesuai dengan konsep harapan lingkungan secara artistik dikelola secara baik,” ujarnya.
“Bukan saat ini mereka tidak mau menata hanya menarik upeti kepentingan pribadi hanya orang – orang yang tidak memikirkan wilayah kawasan PPKK menjadi tertata dengan baik,” tutup Joko.
(Nanorame)
