Jakarta, sketsindonews – Jaringan kemandirian Nasional (Jaman) mengapresiasi kerja keras Presiden RI menginisiasi omnibuslaw untuk membenahi benang kusut tumpang tindih hukum di negeri ini, serta sikap Presiden dalam berdemokrasi, menghargai perbedaan, dan menerima masukan.
Namun melalui siaran pers, Sabtu (10/10/20) Jaman juga menyayangkan ketidakprofesionalan DPRI, yang terburu-buru mengesahkan, sementara Draft RUU nya sendiri belum final, dan berpotensi cacat prosedural.
“Jaman mendesak kepada DPR RI cq Baleg untuk segera mengumumkan kepada Publik terkait dokument final UU Ciptakerja yang telah disahkan paripurna DPR RI,” tegas Ketua Umum Jaman, A. Iwan Dwi laksono.
Lebih jauh, Iwan juga menyebut bahwa organisasi yang dipimpinnya Mendukung Gerakan Mahasiswa, gerakan Buruh dan gerakan pro demokrasi lainnya untuk terus bergerak menciptakan tatanan Indonesia lebih baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat Kemandirian Nasional.
“Jaman mendukung pihak yang mengajukan Judicial Review terhadap pasal-pasal yang jelas-jelas merugikan Rakyat sebagai upaya konstitusional berdemokrasi,” ujarnya.
Lanjutnya, Jaman juga mendorong aparat keamanan untuk menindak tegas dalang pelaku rusuh, provokator dan pembuat konten hoax yang meresahkan masyarakat
“Dalam hal gerak cepat menerbitkan PP dan Perpres, pemerintah wajib memperhatikan Judicial Review, aspirasi masyarakat dan menolak intervensi segelintir elit untuk kepentingan dirinya,” tutupnya.
(Simon)
