Pamekasan, sketsindonews – Pemerintah Desa dan Kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, hidup begelimang harta setelah mendadak ada Banpres UMKM.
Mereka meminta jatah ke penerima dengan kisaran Rp 400.000 hingga Rp 600.000 dengan taming mau mengondisikan LSM, wartawan, dan pejabat pemerintah.
Akibatnya Banpres UMKM Rp2,4 juta tersebut tidak diterima utuh penerima. Warga yang mayoritas warga kecil memilih diam dan tidak berkutik setelah didatangi oknum yang juga diduga dari kendali parpol.
Peristiwa ini terjadi di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan. Sadi mewakili keluarga dan penerima bantuan pasang badan untuk mengusut kasus tersebut.
Sadi terang-terangan mengungkap peristiwa pemotongan, setelah sebelumnya meminta kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak memotong bantuan.
“Saya menyarankan untuk mengembalikan uang yang diambil. Cuma seruan saya tidak direspons,” kata Sadi lewat via telepon, Kamis (22/10/20).
Alhasi, Sadi pun mendatangi rumah wartawan dengan tujuan konsultasi dan memberi kabar jika Banpres UMKM di bawah kisruh soal pemotongan.
Bukti yang dibawa adalah selebaran surat pernyataan dan foto kopi KTP penerima Banpres. Setelah dichek ke link BRI, mereka ternyata memang sudah mendapat notifikasi dan konfirmasi sebagai penerima bantuan.
Jumlah penerima Banpres tersebut, tembus puluhan orang. Hanya yang dijadikan sampel sebagian orang.
Sadi tidak terima orang kecil diperlakukan demikian. Apalagi bantuan tersebut sudah menyangkut hak dan kebutuhan hajat rakyat kecil.
“Tolong jika bisa kasus ini diproses agar tidak seenaknya orang-orang di bawah mempermainkan warga kecil,” pintanya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Koperasi Pamekasan Abd Fata kaget mendengar informasi dugaan kasus pemotongan tersebut. Meski demikian, Fata mengaku tidak memiliki jangkauan sampai tingkat bawah untuk menyisir bantuan. Sebab bantuan masuk ke rekening penerima secara langsung.
“Kami memastikan tidak ada campur tangan dan keterlibatan pemerintah dalam dugaan pemotongan. Karena Banpres ini bersifat online dan offline, sehingga sulit untuk dikendalikan dan lembaga pengusul,” ungkap Fata saat dimintai keterangan.
Fata tidak menjelaskan apakah ada rencana memanggil pihak terkait untuk mengklarifikasi. Hanya ia tanya soal kasus kejadian ini dan memastikan tidak ada campur tangan pemerintah.
(nrs)
