Pamekasan, sketsindonews – Pemotongan Banpres UMKM di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, ternyata diduga atas kendali pendamping PKH.
Warga Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, yang jadi sasaran pemotongan, buka-bukan soal pengondisian dengan memotong bantuan dengan kisaran Rp 400.000 sampai Rp 600.000 tersebut.
Sadi mewakili keluarga dan tetangga penerima bantuan mengatakan, uang dikondisikan oleh kepala dusun dengan dalih kendali pendamping PKH.
Sebab, penerima Banpres yang mayoritas dari penerima PKH, mendapat ancaman dari pendamping PKH, jika tidak ada setoran Banpres, maka program PKH yang menjadi haknya akan dicopot.
Jumlah yang diajukan Banpres sebanyak 130 orang yang diproses oleh pendamping PKH. Hanya yang mendapatkan sebanyak 103 orang. 27 sisanya tidak lolos.
103 orang sebagai penerima Banpres, 100 orang yang berhasil dibujuk untuk menyetorkan. 3 sisanya gagal, lantaran memberontak karena tidak diketahui alasan dan kepentingannya.
“Setelah saya tanya, katanya mau dikasih ke wartawan, LSM, dan pegawai bank,” kata Sadi, Jumat (23/10).
Pendamping PKH Desa Bukek berinisial N. Ia yang menjamin kepada kepala dusun asal pengondisian berhasil dan memberikan jaminan perlindungan.
Namun aksi ini tidak berjalan mulus, setelah penerima banyak mengeluh dengan perlakuan oknum.
“Penerima curhat, jika haknya yang Rp 2,4 juta masih diminta kepala dusun senilai Rp 600.000,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Ismail A. Rahim meminta kepada semua pihak, agar sama-sama mengawal Banpres. Sebab dengan pengawasan ketat, dimungkinkan dapat mengurangi celah.
“Tolonglah pihak terkait untuk memberikan pengawasan ketat, jangan sampai bantuan ini dimanfaatkan oleh sebagian oknum,” pungkasnya. (nru)
