Jakarta, sketsindonews – Pasar Kebon Melati dan Pasar Lontar Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat sejak 40 tahun berdiri semakin semrawut karena ketidak pihakan pemda DKI cq. PD.Pasar Jaya dalam membangun penataan pasar dikawasan jalan Sabeni Raya Kebon Melati.
Sebelumnya pasar itu sudah 3 kali alami musibah kebakaran hingga berakibat dampak sosial dan ekonomi sejumlah 171 pedagang kini berjualan dipinggir saluran begitu pula pasar kambing ikonik jalan Sabeni tak luput terkena dampak kebakaran hingga saat ini terus lakukan perbaikan hasil swadaya. Padahal diketahui pihak pemerintah telah menjanjikan pasar ini untuk total di revitalisasi termasuk pasar kambing Ikonik.
“Janji tinggal janji”, selama ini hanya itu “omdo” hingga saat ini pemda DKI belum lakukan maksimalisasi penataan terintegrasi”, ucap Agus Iskandar Ketua RW 012 Kebon Melati.(24/8/21)
Tambah Agus,” kekinian kondisi membuat kami warga segera lakukan upaya dengan langkah kordinasi dan pihak Sudin Perumahan Kota Jakarta Pusat sudah mengirim surat kepada direksi Perumda Pasar Jaya sesuai program Community Action Plan (CAP) 2019 namun belum mendapat respon pihak Perumda Pasar Jaya terlebih ini permintaan warga yang tertunda disebabkan pandemi dalam realisasi penataan kampung Kebon Melati.
Menurut Agus, program CAP sesuai Pergub Nomor : 90 Tahun 2018 dalam pelaksanaan nanti akan berdampak pada penataan lingkungan, akses jalan untuk kembali tidak semrawut selama ini.
Yakni dengan pemagaran sejauh 235 meter, saluran lingkungan untuk di normalisasi sepanjang 600 meter, pembuatan sumur resapan 7 unit berikut optimalisasi lampu penerangan jalan di depan pasar Lontar dan pasar Kebon Melati nantinya akan berubah drastis, tandasnya.
Tandas Agus lebih lanjut, kami harap Walikota Dhany Sukma untuk segera mendorong ini agar kawasan Kebon Melati selama ini menjadi images padat pemukiman termaginalkan dapat lebih bermartabat terlebih wilayah ini banyak tokoh betawi serta memiliki peran sejarah.
Kami (warga) saat ini terus memanfatkan apa yang menjadi program sukses Gubernur Anies Baswedan, khususnya Dinas dan SKPD terkait pemerintah DKI untuk tidak separuh membuat program pro rakyat apalagi hanya menjanjikan pada warga mudah terucap tanpa realisasi, karena masih banyak program CAP akan masuk di wilayah kami, tutup Agus.
(Nanorame)
