Pamekasan, sketsindonews – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, akan menggelar pelatihan linting rokok di tiga pabrik di dua wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kadur dan Larangan. Pabrik rokok tersebut di antaranya adalah PR Ayunda, SF Jaya Raya dan SHN Jaya.
Kegiatan pelatihan keterampilan tersebut dibiayai oleh pemerintah dengan menggunakan dana DBHCHT, dengan tujuan untuk keterampilan dan meningkatkan lapangan kerja bagi buruh rokok.
Kepala Bidang Pelatihan dan Hubungan Industri DPMPTSP Nakertrans Pamekasan, Dedy Aryanto mengatakan, pemerintah akan mengakomodir semua masyarakat yang berminat menjadi bagian dalam program keterampilan ini.
“Pelatihan keterampilan ini akan dilaksanakan selama 10 hari, dengan 11 paket dan setiap paketnya terdiri dari 20 orang peserta. Jadi 20 orang dikali 11 paket, berarti ada sekitar 220 orang yang ikut dalam kegiatan pelatihan ini,” kata Dedy, Minggu (5/9/21).
Saat ini kata dia, proses kegiatan masih dalam tahap perekrutan peserta. Targetnya pertengahan September 2021, pelatihan sudah bisa digelar. Siapa pun bisa ikut dalam kegiatan ini. Bila minat diharapkan untuk bisa mendaftar.
Menurutnya, sebelum pelatihan digelar, instansinya terlebih dahulu melakukan kerja sama kontrak dan kesepahaman dengan pabrik rokok mitra pelatihan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang arah pandang jalannya program ke depan.
“Selain menyiapkan segela sesuatu yang menjadi kebutuhan, kita juga akan melakukan kesepahaman dengan perusahaan rokok,” tambahnya.
Sementara itu Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh Ali meminta pemerintah agar serius menjalani program pelatihan keterampilan buruh untuk menjadi pelinting rokok. Sebab anggaran yang menggunakan DBHCHT itu, sejatinya memang untuk buruh rokok dan petani tembakau.
“Pemerintah harus serius, siapkan secara matang untuk petunjuk dan teknis program. Setelah program ini digelar, nanti arahnya kemana, lalu bagaimana menilai keterampilan butuh yang sudah ikut dalam pelatih ini,” kata Politisi Partai Demokrat itu.
Ali menyampaikan, anggaran DBHCHT yang diterima pemerintah angkanya tidak kecil. Dari itu pemerintah dinilai akan sia-sia bila program yang dijalankan, hanya sebatas formalitas, tanpa memiliki tujuan. (nru/nky)
