Jakarta, sketsindonews – Bea Cukai Madura di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, optimis dana DBHCHT yang diperoleh pemerintah setempat senilai Rp6,4 miliar diyakini akan memulihkan ekonomi rakyat di tengah pandemi Covid-19 dengan memaksimalkan program yang telah diatur.
Kasubag Pengendalian Distribusi Ekonomi, Bea Cukai Madura Farhatin Syaifillah mengatakan, Pemkab Pamekasan memperoleh dana DBHCHT tertinggi nilainya bila dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Madura. Secara umum kucuran dana tersebut digunakan untuk tiga hal, yaitu kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan.
“Sedangkang dana yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebanyak 50 persen. Pemerintah pusat mengembalikan lagi dana yang dipungut dari bea cukai kepada daerah itu sejak tahun 2008,” kata Farhatin dalam sebuah dialog.
Menurutnya untuk mendorong kesejahteraan masyarkat melalui anggaran DBHCHT, pemerintah bisa merancang program yang berpihak pada rakyat bawah. Di antaranya bisa meberikan pelatihan peninggkatkan kualitas kerja, meningkatkan kualitas produksi tembakau, kemudian mendukung sarana dan prasarana kegiatan di bidang pertanian.
“Kemudian yang pembinaan lingkungan sosial itu ada pemberian bantuan, bisa dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) atau seperti jaminan asuransi untuk petani, kemudian subsidi harga tembakau,” terangnya.
Sementara bagi buruh pabrik tembakau, bila ada keinginan untuk beralih profesi, disediakan fasiltas pengembangan kemampuan untuk disiapkan menjadi pekerja profesional sesuai dengan bidang yang diinginkan.
“Buruh pabrik rokok yang mau beralih profesi itu dilatih sesuai keterampilan mereka. Di antaranya bisa menjahit, memasak, dan lain sebagainya,” tutur Farhatin.
Dari itu Farhatin berharap masyarakat dapat memaksimalkan DBHCHT dengan memanfaatkan program-program yang diatur pemerintah. Sehingga peningkatan ekonomi masyarakat bisa berjalan secara signifikan.
“DBHCHT itu dana dari masyarakat untuk masyarakat. Semoga masyarakat bisa memanfaatkan dana DBHCT ini melalui program-program yang telah diatur pemerinta pusat. Sehingga kehidupan masyarakat bisa lebih mandiri secara ekonomi,” tandasnya. (nru/nky)
