Jakarta, sketsindonews – Warga di Papua yang wilayahnya terjadi konflik bersenjata terus berusaha menghindar dengan memasuki hutan belantara demi keselamatan.
Alasan memilih lari ke hutan tersebut, diungkapkan oleh salah satu warga Kampung Kisor, rohaniawan serta Voulenteer pengacara publik dalam konferensi pers laporan publikasi konflik ‘Maybrat dan Pengungsian Warga oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pengungsi Maybrat’, Sabtu (11/9/21).
Sejak lama, berseliweran informasi mengisahkan warga Papua yang lari masuk hutan, sesaat konflik terjadi di daerah mereka. Peristiwa-peristiwa konflik bersenjata, antara aparat militer Indonesia (TNI-Polri) vs TPN-OPM.
Itu menjadi sebab warga yang lari ke hutan-hutan. Kabar terjadinya pengungsian besar-besaran warga sipil, viral di Media Sosial.
Pengungsi yang kebanyakan anak-anak, perempuan dan orang-orang tua, dikabarkan berjalan kaki melintasi rimba raya dari satu kampung ke kampung lain, ataupun ke pusat kota terdekat.
Hanya satu dua Media Massa di Papua yang ikhlas da agak intens untuk mengabarkan kisah-kisah para korban nyata konflik di Papua itu. Itu pun tak sepenuhnya berdasar informasi sekunder, tidak langsung berada di lapangan.
Para kuli tinta jurnalis tidak merasakan langsung situasi warga pengungsi korban perang itu. Banyak kendala dan, tentu saja ancaman bagi para peran Jurnalis.
Akibatnya, pemberitaan berdasar perspektif korban terdampak, masih jauh dari narasi-narasi Media Massa mainstream selama ini bermunculan.
Dalam peristiwa sebelumnya terjadi di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Dini hari, pada beberapa waktu lalu, Kamis 02 September 2021 , sekitar pukul 04.00 WIT.
Sebuah markas Pos Persiapan Komando Rayon Militer Kisor, Distrik Aifat Selatan, diserang puluhan orang tak dikenal. Empat prajurit TNI gugur, dua lagi luka berat akibat senjata tajam. Pagi hari itu, sekitar pk 10.00 WIT Kodam XVIII Kasuari bersikap. Panglima Kodam Kasuari, Mayor Jenderal I Nyoman Cantiasa, menyatakan dengan tegas akan mengejar para pelaku, seraya menyebut Kelompok Separatis Teroris (KST) dan menggebrak meja saat memberikan Keterangan Pers di Markas Kodam XVIII Kasuari.
Mari kita hening cipta sejenak, bagi para Kusuma Bangsa,…Amin, ungkapnya.
Kisah-kisah warga sipil yang menjadi korban terdampak konflik kekerasan itu, datang belakangan. Dan baru bisa terbongkar ke publik, dan sampai diketahui banyak orang di berbagai penjuru dunia, setelah berminggu-minggu lamanya.
Akses transportasi dan komunikasi yang jauh dengan biaya mahal, jadi penyebab. Tapi alasan utama adalah keamanan dan keselamatan para Jurnalis dalam kancah perang di Papua ini. Jika berhasil dari lapangan pun, Jurnalis masih harus menghadapi perang “cyber teror” fisik dan phisik.
Di Provinsi Papua Barat, suatu perkumpulan dibentuk segera setelah peristiwa di Kabupaten Maybrat. Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil membentuk Koalisi Peduli Pengungsi Maybrat, untuk menolong para warga terdampak peristiwa dan terancam konflik lanjutan.
Sampai pada hari Sabtu (11-09-2021), hasil pemantauan dan penelusuran di Aifat Selatan dan sekitarnya di Kabupaten Maybrat, dipaparkan dalam suatu Press Conference. Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pengungsi Maybrat, diberi tajuk *Kampung Su Kosong*!
Konferensi Pers yang digelar online melalui Media Daring koalisi ini, menghadirkan narasumber JA, salah satu warga Kampung Kisor; Pater Bernard Baru, OSA dari Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) dalam Wilayah Pastoral Keuskupan Manokwari Sorong (KMS); dan Yohanes Mambrasar, SH, seorang Pengacara Publik, narasumber mewakili Koalisi, sekaligus sebagai moderator dalam Konferensi Pers.
Dalam pernyataannya, “Lari ke hutan karena, pertama, perlindungan kami di hutan bisa mencukupi untuk makan, di hutan ada kebun, ada dusun Sagu. Kejadian seperti ini tidak mungkin kita lari ke kota atau ke arah jalan, kalau posisi panik dengan aparat TNI-Polri, karena sementara kejadian begini biasa masyarakat yang nanti kena, atau rakyat yang ada di kampung yang kena, maka posisi mereka begitu kejadian langsung semua lari ke arah hutan. Tak ada warga untuk lari ke kota atau (tinggal) di kampung,” jelas JA, salah satu warga Kampung Kisor, dalam Konferensi Pers itu. JA mengetahui peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.00 WIT.
Terjaga dari tidurnya karena mendengar keributan dan suara tembakan. Ia pun membawa anak dan istrinya, lari mengamankan diri di hutan di sekitar kampung. Bayi berusia lima bulan itu, digendong orang tuanya dalam suasana panik, bergegas masuk hutan.
“Dalam satu dua hari semua di hutan, sampai merasa aman baru bisa keluar. Kami punya hutan, tahu kondisi hutan, sudah punya makanan, dari kebun di hutan, begitu alasannya,” tambah JA.
Di Kisor, pun begitu. Warga lari masuk hutan, sampai beberapa hari barulah secara bertahap kembali ke kampung. Itupun hanya beberapa warga ke kampung untuk mengambil peralatan dapur seadanya dan pakaian secukupnya.
Sebagian besar warga pun bergerak lebih jauh menyeberangi hutan ke kampung-kampung di daerah yang jauh dari pusat kejadian. JA, istri dan anaknya yang masih bayi itu, serta puluhan warga Kampung Kisor, juga menerabas hutan dan berjalan kaki puluhan kilometer jauhnya ke kampung-kampung di Distrik lain, yang dirasa lebih aman.
Akhirnya, Kampung Su Kosong! Dan ini dijadikan tajuk Laporan Koalisi ini. Su adalah idialek Papua yang dipendekan dari kata Sudah. Sehingga tajuk itu hendak menyampaikan ungkapan warga daerah itu, pasca peristiwa, bahwa tidak ada lagi penghuni di kampung tempat kejadian.
Pater Bernard Baru, OSA, rohaniawan Katolik, sebagai salah satu narasumber dalam Konferensi Pers ini mengatakan ada dua alasan warga lari ke hutan, yaitu alasan Keamanan dan alasan Budaya.
“Kalau alasan keamanan, mungkin konsep orang kota, kalau terjadi seperti itu, mungkin lari ke gedung-gedung, mereka bisa sembunyi di gedung yang aman, atau lokasi yang aman.
Tapi kalau di kampung, satu-satunya keamanan untuk mereka adalah ke hutan, karena di sana, mereka bisa jauh dari tempat konflik dan ada kemungkinan mereka di sana ada makanan yang tersedia di alam untuk mereka makan.
Tapi kalau mereka tinggal saja di kampung, kemudian ekskalasi semakin tinggi, emosi semakin tidak dikendalikan, maka mereka tidak bisa dapat makanan, karena masyarakat tidak keluar dari rumah, dan seterusnya akses soal bahan makan yah,” urai Pater Bernard.
Selain alasan keamanan dimaksud, sejak lama warga Papua hidup harmonis dengan alam. Karena itu, mereka percaya bahwa alam dapat menjadi pelindung bagi orang Papua.
“Bagi orang Papua, alam itu bukan hutan yang ditakuti. Alam adalah tempat hidup orang Papua sejak dahulu. Alam adalah Mama. Karena di alam sana, ada dusun-dusun, ada tempat marga, asal-muasal, tempat mereka juga mendapat perlindungan dari roh-roh nenek moyang, roh-roh alam.
Jadi, bukan alam sebagaimana konsep kita di kota modern, bahwa alam itu hutan saja, jadi kenapa harus ke alam (hutan)? Bagi orang Papua, justeru terbalik. Alam itulah tempat seorang Ibu di sana. Di sanalah tempat mereka menemukan, berjumpa dengan roh leluhurnya, tempat pemali atau tempat sakral !
Jadi ada konsep budaya dan ada konsep keamanan itu,” jelas Pater Bernard.
Konsep Budaya memang sangat melekat, tambah Pater Bernard, “Kalau alam hanya dilihat sebagai konsumsi ekonomis dengan investasi besar masuk, menghabisi hutan dan alam, maka jelaslah ada perlawanan, ada resistensi ‘kan? Di situlah, mereka lari ke alam untuk minta bantuan juga, walaupun menurut kita irrasional, tapi justeru tidak, menurut mereka.”
Alasan budaya ini pulalah yang menjadi dasar kuat suku-suku di Tanah Papua menolak investasi, terutama yang merampas, membabat dan merusak hutan dan tanah-tanah adat mereka. Banyak fakta membuktikan, para pelaku pelepasan tanah adat justeru tidak berubah menjadi konglomerat selevel para investor itu. Kehidupan tetap berlangsung seperti sedia kala. Bahkan justeru lebih terpuruk, dengan berjangkitnya penyakit menular ke dalam rumah tangga keluarga sendiri, dan penyakit sosial lainnya terbawa dari kota ke kampung-kampung sekitar konsesi investasi. Transportasi ke kota masih harus menumpang mobil perusahaan, itu pun seringkali dengan cara memelas, ataupun dengan cara sedikit keras, barulah dilayani. Bahan bakar untuk penerangan kampung pun masih dengan cara menadah sisa, atas kebaikan hati satu-dua buruh penjaga “base camp” perusahaan.
Sebagai wujud baik hati sesama manusia, yang acapkali hanya modus untuk mencapai maksud terselubung, biasanya para tokoh ditampung di homebase mess (barak) karyawan yang disebut kantor cabang perusahaan, saat bepergian ke kota, yakni kota terdekat dari wilayah konsesi para investor.
Yohanes Mambrasar, Pengacara Publik, memperjelas alasan warga lari masuk hutan saat konflik di Papua. “Dari pengalaman kami mengadvokasi peristiwa-peristiwa di Nduga, di Intan Jaya, dan juga di Puncak Jaya, Papua, memang betul ya, setiap konflik, mereka memilih lari ke hutan.
Problemnya, mereka tinggal di kampung juga tidak aman, mudah sekali menjadi sasaran dari konflik itu. Saya belum bisa memastikan alasan mereka memilih ke hutan, karena kita juga belum memiliki studi khusus untuk mempertanyakan posisi itu, tapi dari berbagai macam pengalaman, kami lihat, warga yang tinggal di kampung pun menjadi sasaran kekerasan aparat. Itu membuat warga menjadi trauma,” jelas Mambrasar dengan menyebut contoh kejadian yang menimpa warga sipil, terdampak di kawasan Pegunungan Tengah Papua, belum lama ini.
Warga sipil Papua menjadi korban kekerasan, akibat terdampak konflik bersenjata antara TNI-Polri dan paramiliter OPM. Sementara, dalam ketidakpahaman akan fakta-fakta ini, banyak warga kota, yang konon berpendidikan normal, justeru menyamaratakan korban langsung perang di antara militer kedua pihak yang bertikai, dengan korban kekerasan yang dialami warga sipil menyusul perang yang terjadi. Perang opini semacam ini masif terjadi di media sosial.
Bahkan, pegiat hak-hak sipil, justeru diserang dengan tuduhan keberpihakan kepada paramiliter.
Yang terjadi di Maybrat, Papua Barat, menurut Mambrasar, koalisi ini mencatat ungkapan traumatis akan masa lalu.
“Kami mewawancarai warga, mengapa mengungsi? Mereka jawab, takut…takut terhadap aparat. Mereka trauma ya! Kenapa? Mereka punya pengalaman di tahun 1960-an, 1970-an, berbagai operasi militer yang mereka alami. Jadi mungkin juga itu menjadi suatu ingatan yang membuat mereka menjadi tidak nyaman tinggal di kampung ketika ada operasi militer,” urai Mambrasar lagi.
Pegiat-pegiat Organisasi Masyarakat Sipil ini juga telah mengarahkan warga di Aifat Selatan untuk kembali ke kampung, karena jika bertahan dalam hutan itu sangat berbahaya. Koalisi ini juga meminta Pemerintah Kabupaten Maybrat untuk melakukan penanganan pengungsi secara lengkap dan detail.
Pada bagian lain Konferensi Pers ini, Pastor Bernard meminta kedua pihak untuk menahan diri. Sembari mengupayakan Dialog yang tepat sebagai jalan solusi atas masalah Papua. Pasalnya, konflik di Papua bukan hal baru, sudah lebih dari 50 tahun. Pater Bernard menyinggung upaya yang sempat dilakukan Jaringan Damai Papua dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
(Nanorame)
