Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, selain untuk kepentingan pelayanan publik dan memudahkan masyarakat, Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital juga dapat menekan potensi tindak pidana korupsi. Sebab dengan layanan tersebut, pertemuan tatap muka yang membuat rawan terjadinya praktik pungutan liar menjadi sangat berkurang.
“Dengan adanya digitalisasi ini maka (pertemuan tatap muka) ini akan sangat berkurang dan itulah saya kira kita membuat sistem dalam rangka untuk menekan tindak pidana korupsi,” jelas Mendagri saat mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin melakukan soft launching MPP Digital Nasional di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Selasa (20/6/2023).
