Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler menekankan pentingnya perlindungan terhadap diplomat Indonesia yang bertugas di luar negeri guna melindungi WNI yang berada di negara tersebut. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan RI menjadi sorotan dalam penanganan kasus TPPO agar dapat berjalan lebih efektif. Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendapat apresiasi atas upaya mereka dalam meningkatkan kesadaran publik dan mengurangi kasus TPPO.
Kapolda Jawa Timur menyampaikan pernyataan penting terkait perlindungan pahlawan devisa, yang merupakan pekerja migran Indonesia. Beliau menyoroti iming-iming pekerjaan menarik yang menjadi faktor pendorong terjeratnya WNI dalam kasus penipuan online. Polda Jawa Timur telah mengambil langkah-langkah penanganan dan tindakan preventif guna melindungi pahlawan devisa dari ancaman TPPO.
