Pengacara terkemuka, Hotman Paris Hutapea mengatakan dirinya bersama tim telah menemui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian membahas Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa hiburan sebesar 40-75% pada hari ini, Kamis 25 Januari 2024.

Hotman mengatakan, Mendagri mendukung para Kepala Daerah untuk menerapkan kewenangan absolut yang tertuang dalam pasal 101 Undang-Undang tersebut.

“Memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah tanpa diminta oleh pengusaha untuk menentukan tarif apakah tarif lama atau dikurangi” kata Hotman dalam cuitannya di Instagram di @Hotmanparisofficial, Kamis, (25/1/24).

Kewenangan itu, kata Hotman, mutlak dari Kepala Daerah sesuai dengan makro dan mikro dari daerah tersebut.

“Ini adalah pernyataan Bapak Mendagri dan itu hukum positif dalam Undang-Undang tersebut” sambungnya.

Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu untuk menunda berlakunya Undang-Undang yang mengatur pajak hiburan.

Menurut Hotman, jika itu diberlakukan pajak di Indonesia akan menjadi 40 persen hingga 75 persen, Indonesia akan menjadi Negara dengan pajak tertinggi di dunia.

“Itu (40-75 persen) adalah pajak paking besar di dunia, dan tidak ada alasan untuk kenaikan di Indonesia” kata Hotman.