Bahkan, Sayfa ini sudah digaji sebesar 80 juta ke atas lebih tinggi dari pegawai organik dengan jenjang jabatan Vice President lainnya. Tentunya, peran dari Direktur Legal dan Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto dipertanyakan terhadap perbedaan remunerasi terhadap pro hire dengan pegawai organik.
Apalagi, di samping jabatan basah di Holding PLN, Yusuf Didi juga mengangkat Sayfa sebagai Komisaris di PT Sinergi Properti Pratama yang didirikan oleh Dana Pensiun PT. PLN (Persero) dan Koperasi Dana Pensiun PLN Maju Keluarga Sejahtera (KOMAGTRA).
Namun anehnya, berdasarkan penelusuran wartawan, semua sepak terjangnya itu yang diduga penuh gelimang rupiah, justru sangat kontra dengan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikannya ke KPK.
Di tahun 2021 meski Sayfa sudah masuk ke PLN, tidak ditemukan LHKPN nya di situs KPK yang sebenarnya bisa diakses oleh masyarakat umum. Di tahun 2022 lah LHKPN Sayfa baru terlihat.
Dalam laporannya itu, tercatat harta kekayaannya sangat minim dan berbanding terbalik jika dilihat dari gaji dan apa yang diperolehnya selama di PLN. Hanya sebesar Rp650.000.000. Kekayannya itu hanya meliputi tanah seluas 113 meter persegi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta senilai Rp350.000.000. Kemudian ada kas atau setara kas sebesar Rp300.000.000.
Namun anehnya, di tahun 2023, kekayaannya yang tercantum di LHKPN flat alias sama dengan tahun 2022. Masih tetap sebesar Rp650.000.000 alias tidak ada pertambahan nilai atau pun penambahan harta.
