Polemik pernyataan sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI terhadap Presiden Prabowo Subianto memantik respons tajam dari sesama tokoh militer senior. Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi menyebut, kritik yang dilontarkan forum tersebut bukan hanya keliru secara substansi, tetapi juga mencerminkan kegagalan memahami norma dasar dan etika dalam sistem demokrasi.
Dalam pernyataannya, Saurip menyampaikan, walau niat para purnawirawan mungkin dilandasi oleh rasa tanggung jawab moral terhadap bangsa, namun bentuk dan isi pernyataan mereka menunjukkan adanya miskonsepsi serius tentang tata kelola negara di era pascareformasi. Ia menilai, penyampaian aspirasi secara terbuka dan disertai tuntutan-tuntutan yang tidak berdasar justru mengganggu iklim demokrasi yang sehat.
“Yang mereka sampaikan seolah-olah bersifat penyelamatan, padahal cara dan isi yang disuarakan mengandung pelanggaran terhadap norma demokrasi dan merusak etika politik,” ujar Saurip, Kamis (1/5).
Salah satu kritik utama Saurip adalah seruan Forum Purnawirawan TNI untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Menurutnya, hal itu menunjukkan ketidaktahuan mendasar terhadap struktur konstitusi demokratis. Ia menjelaskan, UUD 1945 versi awal bersifat asistemik dan akonstitutif, karena tidak secara eksplisit mengatur keberadaan partai politik dan pemilu yang menjadi fondasi negara demokrasi.
“Demokrasi tak bisa berjalan tanpa partai politik dan pemilu. Bagaimana mungkin mereka ingin kembali ke sistem yang bahkan tak menyediakan alat kelola pemerintahan demokratis?” jelasnya.
