R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menilai bahwa tantangan terbesar Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan pertumbuhan itu bebas dari kebocoran dan benar-benar mengangkat kesejahteraan rakyat kecil.
Bagi Haidar Alwi, korupsi di lingkar kekuasaan seperti pasir halus di mesin ekonomi: tak terlihat, tapi pelan-pelan menghancurkan. “Kalau di hulu kekuasaan airnya sudah keruh, mustahil di hilir rakyat bisa minum yang jernih,” ujar Haidar Alwi.
Karena itu, Presiden Prabowo harus berani menjaga “air” itu tetap jernih melalui ketegasan, integritas, dan keberanian memutus rantai korupsi, bahkan jika melibatkan orang dekat atau menterinya sendiri.
Ekonomi Cukup Kuat, Tapi Celah Korupsi Masih Terbuka.
Awal pemerintahan Prabowo menunjukkan fondasi ekonomi yang cukup kuat. Pertumbuhan triwulan I-2025 mencapai 4,87% (yoy), inflasi Juli 2025 berada di 2,37% (yoy), dan rasio utang pemerintah masih jauh di bawah batas aman UU Keuangan Negara. Bank Indonesia pun memangkas suku bunga acuan menjadi 5,25% pada 16 Juli 2025 untuk mendorong ekspansi ekonomi.
Namun Haidar Alwi mengingatkan bahwa angka makro ini belum menjamin kemakmuran rakyat jika kebocoran belanja negara tetap terjadi. “APBN yang sehat di atas kertas tidak berguna jika uangnya menguap di jalan,” tegasnya.
Haidar Alwi menilai peran Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menjaga disiplin fiskal patut diapresiasi, tetapi kebijakan PPN 12% sejak 1 Januari 2025 harus dijelaskan secara detail, termasuk mekanisme pengecualian untuk kebutuhan pokok, agar tidak menimbulkan kegaduhan.
