Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menegaskan bahwa upaya percepatan program perumahan nasional membutuhkan terobosan besar agar kebutuhan rumah rakyat dapat segera dipenuhi.
Hal tersebut disampaikan Qodari saat meninjau layanan perizinan perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Mal Pelayanan Publik (MPP) Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025).
Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa target pembangunan perumahan nasional sangat tinggi dan membutuhkan cara-cara baru yang lebih progresif. “Target perumahan kita ini kan tinggi sekali, karena kebutuhannya juga besar. Karena itu harus ada terobosan,” ujarnya.
Kepala Staf Kepresidenan juga menyoroti bahwa persoalan utama perumahan di perkotaan tidak sebatas pembangunan fisik, tetapi juga tingginya biaya hidup yang membuat rumah susun (rusun) kerap tidak terisi.
“Kadang-kadang rusun sudah dibangun, tapi masih kosong. Kenapa? Karena mahal biaya hidupnya. Yang pertama IPL, iuran untuk perawatan, itu harus dirumuskan secara komprehensif, mungkin bersama pemerintah daerah, agar IPL-nya jangan terlalu mahal,” kata Qodari.
Selain IPL, Qodari juga menekankan masalah tarif listrik dan air yang selama ini menggunakan harga komersial. Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan PLN.
