Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka Seminar dan Kegiatan Keluarga Berintegritas BUMD dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Jakarta Barat, Selasa (25/11). Dalam sambutannya, Rano menegaskan bahwa integritas dan tata kelola yang kuat merupakan fondasi utama bagi BUMD untuk tetap kompetitif di tengah dinamika global yang semakin menantang.

“BUMD harus menjadikan integritas sebagai napas organisasi, bukan sekadar pemenuhan administrasi. Tanpa integritas, transformasi tidak akan berjalan efektif,” tegas Rano.

Acara yang mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi: Transformasi Tata Kelola BUMD Berintegritas Menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya” ini bertujuan menghasilkan rekomendasi praktis dan implementatif untuk memperkuat tata kelola perusahaan daerah.

Dalam paparannya, Rano menyebut bahwa Jakarta mampu menjaga kinerja ekonomi meskipun dunia sedang menghadapi berbagai tekanan. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat 4,96 persen, sementara inflasi berada di level 2,69 persen, lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 2,86 persen.

Rano menilai capaian ini merupakan hasil kontribusi signifikan BUMD yang terus menjaga kualitas layanan publik, mendukung aktivitas ekonomi, serta memastikan pembangunan kota tetap berjalan.

Meski demikian, Rano mengingatkan bahwa tahun 2026 akan membawa risiko baru, mulai dari ketidakpastian geopolitik, meningkatnya ancaman siber, hingga persaingan antar-kota di kawasan Asia.

“Dalam situasi seperti ini, integritas dan tata kelola yang kokoh bukan hanya penting, tetapi menjadi kebutuhan dasar,” ujarnya.

Transformasi BUMD menjadi agenda strategis Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung target besar menuju Top 50 Global City pada 2029 dan Top 20 Global City pada 2045. Karena itu, seluruh proses bisnis, layanan publik, hingga pengelolaan aset daerah harus mengikuti prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Rano juga mendorong BUMD memperkuat sistem pengendalian internal dan memutakhirkan mekanisme tata kelola sesuai risiko terkini. Nilai transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan disebutnya harus menjadi budaya kerja sehari-hari.

“Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) harus dipercepat dan dituntaskan secara konsisten. Integritas bukan hanya soal bebas dari korupsi, tetapi juga karakter kejujuran, profesionalitas, kedisiplinan, dan keberanian berbuat benar meski tidak ada yang melihat,” tegasnya.

Di akhir acara, Rano mengajak seluruh BUMD, pemangku kepentingan, dan keluarga besar pemerintah daerah untuk menyatukan langkah memperkuat tata kelola yang bersih dan modern.

“Ketika integritas menjadi budaya, daya saing dan kepercayaan publik insyaallah akan mengikuti,” tutupnya.rani