Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah segera mengambil langkah cepat untuk mencegah potensi tumpang tindih sertipikat tanah. Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang bersama kepala daerah se-Kalteng, Kamis (11/12/2025).
Menteri Nusron menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama terkait pemutakhiran sertipikat lama.
“Mohon RT/RW dan kepala desa dikumpulkan. Jika diperlukan, tim kami siap turun langsung untuk melakukan sosialisasi pemutakhiran sertipikat, khususnya sertipikat keluaran lama,” ujarnya di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.
Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia, mencapai 15,21 juta hektare. Dari seluruh bidang tanah, tercatat 238.946 bidang atau 6,76% masih menggunakan sertipikat lama yang memerlukan pembaruan data, baik batas bidang, peta, maupun informasi kepemilikan. Saat ini, sekitar 72% bidang tanah telah terdaftar, namun baru 67% yang sudah bersertipikat.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan sengketa atau klaim ganda di masa mendatang. Menteri Nusron menilai Kalteng masih memiliki kesempatan besar untuk menata administrasi pertanahan dari awal.
“Selagi masyarakat masih guyub dan belum sepadat Pulau Jawa, ini momen untuk menata. Jangan sampai Kalteng menyusul daerah padat yang rawan sengketa,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Menteri Nusron bersama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, dan Kepala Kanwil BPN Kalteng Fitriyani Hasibuan juga menyerahkan 18 sertipikat kepada 13 penerima. Sertipikat yang diserahkan meliputi Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), sekolah rakyat, koperasi, tanah wakaf, hingga sertipikat lembaga keagamaan.
Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid.
