Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan penguatan layanan stroke di daerah dilakukan secara bertahap dan terstandar melalui pendampingan langsung kepada rumah sakit rujukan provinsi.
Hal tersebut disampaikan Menkes saat menghadiri kegiatan Proctoring Clipping Aneurisma dan Digital Subtraction Angiography (DSA) di RSUD M. Yunus, Bengkulu, Rabu (17/12). Menurutnya, rumah sakit rujukan tingkat provinsi perlu memiliki kemampuan layanan lanjutan, termasuk tindakan clipping aneurisma dan prosedur berbasis DSA.
Menkes menjelaskan, pengembangan layanan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperluas layanan stroke komprehensif hingga ke seluruh daerah. Dengan pelaksanaan proctoring ini, Bengkulu menjadi provinsi ke-21 yang telah mampu menjalankan layanan clipping aneurisma.
“Target nasional mencakup 38 provinsi. Bengkulu sudah masuk, dan tantangan berikutnya adalah menjaga kesinambungan layanan,” ujar Menkes.
Pelaksana Tugas Direktur RSUD M. Yunus, Herry Permana, menyampaikan bahwa proctoring clipping aneurisma menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan stroke lanjutan di rumah sakit rujukan Provinsi Bengkulu.
Ia menambahkan, penguatan layanan stroke sejalan dengan pengembangan sembilan layanan prioritas KJSU yang tengah dijalankan rumah sakit. Saat ini, layanan kanker dan jantung menjadi fokus utama, sementara layanan stroke lanjutan diperkuat melalui pengembangan DSA dan clipping aneurisma.
Meski demikian, Herry mengakui masih terdapat keterbatasan fasilitas, seperti ketersediaan cath lab yang baru satu unit serta MRI yang belum beroperasi optimal.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap penguatan layanan stroke lanjutan di RSUD M. Yunus. Ia menegaskan kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat mengurangi rujukan pasien ke luar daerah.
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur kesehatan. Pada tahun ini, APBD Bengkulu menganggarkan sekitar Rp150 miliar untuk sektor tersebut.
