Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan menjadi fondasi utama percepatan pembangunan Papua sekaligus kunci transformasi Indonesia menuju negara maju dan makmur. Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua dalam pertemuan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Presiden menekankan tidak boleh ada wilayah Indonesia yang tertinggal. Menurutnya, kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan merupakan dasar peradaban serta syarat utama pengentasan kemiskinan, ketertinggalan, dan kelaparan.
“Khusus Papua, pembangunan harus dipercepat di semua bidang. Namun fondasi kehidupan bangsa adalah pangan. Kita harus swasembada, bukan hanya nasional, tetapi hingga tingkat provinsi, bahkan kabupaten,” tegas Presiden Prabowo.
Ia juga menyoroti tantangan geografis dan tingginya biaya logistik di Papua. Karena itu, setiap wilayah didorong mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dengan mengembangkan potensi lokal seperti padi, jagung, sagu, dan singkong, dengan dukungan penuh pemerintah pusat.
Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan komitmen pemerintah menjadikan Papua swasembada pangan dalam waktu maksimal tiga tahun, bahkan ditargetkan tercapai dalam dua tahun. Saat ini, kebutuhan beras Papua sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru mencapai 120 ribu ton, sehingga masih terdapat defisit sekitar 500 ribu ton.
“Untuk menutup defisit tersebut, dibutuhkan pencetakan sawah baru sekitar 100 ribu hektare. Program ini dibagi di Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat, serta diajukan oleh enam provinsi di Papua,” ujar Mentan Amran.
Ia optimistis target tersebut dapat tercapai melalui intervensi langsung pemerintah pusat dan dukungan lintas kementerian serta pemerintah daerah. Swasembada pangan Papua dinilai penting untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional tanpa ketergantungan antarwilayah.
“Mimpi kita seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, distribusi antar pulau bisa ditekan dan inflasi dapat dikendalikan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Selain pengembangan sawah, pemerintah juga akan mengoptimalkan pangan lokal Papua melalui penguatan komoditas sagu. Salah satunya dengan mengaktifkan kembali pabrik sagu di Sorong sebagai bagian dari strategi diversifikasi pangan dan penguatan ekonomi lokal.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Presiden RI, para menteri dan pimpinan lembaga, enam gubernur se-Papua, serta puluhan bupati dan wali kota. Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong Papua mandiri melalui kemandirian pangan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
