Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, menyatakan kesiapan membuka lahan untuk mendukung program Transmigrasi Lokal sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Kementerian Transmigrasi menyatakan siap mendukung pengembangan kawasan tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, saat ini terdapat sekitar 60 daerah yang mengajukan penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT), sehingga pemerintah pusat melakukan proses prioritisasi.
“Tahun ini ada antrean 60 daerah yang memohon penyusunan RKT. Saat ini kami memprioritaskan Rempang dengan potensi silika, Mamuju dengan logam tanah jarang, serta Merauke sebagai pintu masuk pembangunan Papua,” ujar Iftitah saat menerima audiensi Kepala BP3OKP Papua Selatan dan Bupati Boven Digoel di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Senin (26/1).
Bupati Boven Digoel, Roni Omba, menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki luas 27.108 kilometer persegi dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini sepanjang sekitar 200 kilometer. Sebagai daerah pemekaran, Boven Digoel masih membutuhkan percepatan pembangunan, terutama di wilayah perbatasan.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi awal kolaborasi antara Kabupaten Boven Digoel dan Kementerian Transmigrasi. Masih banyak potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal,” kata Roni.
Dalam rangka mendukung Transmigrasi Lokal, Pemkab Boven Digoel telah menyiapkan lahan yang akan dikelola oleh transmigran lokal, termasuk untuk warga perbatasan serta eks warga Papua Nugini (deserter) yang telah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun belum memiliki hunian layak.
Roni juga mengakui masih terdapat keterbatasan infrastruktur, layanan dasar, dan jaringan utilitas, khususnya di tujuh distrik perbatasan. Ia berharap program transmigrasi dapat menjadi pintu masuk pembangunan kawasan yang lebih terintegrasi.
Sementara itu, Kepala BP3OKP Papua Selatan, Yoseph Yonawa, menyebutkan bahwa di Boven Digoel telah berkembang perkebunan karet dan memiliki potensi pengembangan komoditas kopi.
“Pengembangan komoditas ini menindaklanjuti arahan Pak Menteri agar potensi daerah dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih optimal,” ujar Yoseph.
Namun demikian, Yoseph mengungkapkan masih terdapat kekhawatiran sebagian masyarakat terkait program Transmigrasi Lokal, yang dikhawatirkan akan mendatangkan penduduk dari luar Papua.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Transmigrasi menegaskan bahwa Transmigrasi Lokal tidak berarti mendatangkan penduduk dari luar Papua tanpa persetujuan pemerintah daerah.
“Program ini hanya berjalan atas permintaan pemerintah kabupaten dan sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat setempat,” tegas Iftitah.
Ia menekankan bahwa arah kebijakan transmigrasi saat ini bertumpu pada tiga prinsip utama, yakni inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Masyarakat lokal harus menjadi penerima manfaat utama, memperoleh upah yang layak, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Terkait kebutuhan hunian layak, Menteri Transmigrasi menjelaskan bahwa kewenangan pembangunan rumah berada pada kementerian teknis lain. Namun, Kementrans siap mendukung melalui riset dan pemetaan potensi kawasan, mendatangkan investasi, serta mengonsolidasikan masyarakat dalam kawasan permukiman terintegrasi.
Sebagai penguatan sumber daya manusia, Kementerian Transmigrasi juga menggandeng 10 perguruan tinggi terbaik melalui Program Beasiswa Patriot. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel didorong mengirim putra-putri terbaik daerah untuk terlibat langsung dalam pengembangan kawasan transmigrasi.
“Silakan kirim SDM terbaik untuk mengikuti Beasiswa Patriot dan ditempatkan di Kawasan Transmigrasi Salor, Merauke,” pungkas Menteri Transmigrasi.
