Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan reformasi birokrasi menjadi fondasi utama dalam membangun negara yang kuat dan berintegritas. Hal itu disampaikan dalam keynote speech pada acara SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Reformasi Birokrasi sebagai Mesin Pembangunan
Dalam sambutannya, Rini menyampaikan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama ini menjadi instrumen penting dalam memastikan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan program, dan dampaknya bagi masyarakat.
Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, tetapi mesin penggerak pencapaian target pembangunan nasional.
“Reformasi birokrasi adalah fondasi terkuat untuk membangun negara yang lebih kuat dan berintegritas. SAKIP memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata,” ujar Rini.
Ia juga menekankan arahan Presiden bahwa birokrasi unggul menjadi syarat utama keberlangsungan peradaban. Birokrasi yang responsif dan melayani, kata dia, akan memperkuat implementasi kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat.
Transformasi Digital dan Capaian Kinerja
Rini menjelaskan, reformasi birokrasi kini memasuki fase transformasi digital sebagai fondasi human-based governance. Digitalisasi layanan publik dan layanan kepegawaian menjadi fokus utama hingga 2029 untuk menciptakan pelayanan yang cepat, tepat, dan inklusif.
Secara nasional, capaian SAKIP 2025 menunjukkan tren peningkatan:
Nilai SAKIP kementerian/lembaga: 73,61
Pemerintah provinsi: 69,05
Pemerintah kabupaten/kota: 64,89
Selain itu, penguatan layanan publik juga terlihat dari pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah yang mempermudah akses layanan terintegrasi bagi masyarakat.
Penguatan Integritas dan Zona Integritas
Dalam aspek integritas, pembangunan Zona Integritas (ZI) terus diperluas. Sepanjang 2025, sebanyak 297 instansi pemerintah mengikuti program pembangunan ZI.
Dari jumlah tersebut, 133 unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Rini menegaskan evaluasi SAKIP dilakukan pada level instansi, sedangkan ZI dinilai pada unit kerja sebagai titik awal perubahan budaya kerja berintegritas.
Penguatan Kolaborasi Nasional
Ke depan, Kementerian PANRB akan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas nasional.
“Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Program prioritas nasional harus didukung secara kolaboratif dengan perencanaan yang berorientasi pada outcome,” tegasnya.
Menutup arahannya, Rini berharap para penerima penghargaan mampu menjaga konsistensi kinerja, memperkuat orientasi hasil, serta menjadi agen perubahan di instansi masing-masing.
