Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menegaskan pemberdayaan desa menjadi kunci utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia dan forum Village Economic Talk di Jakarta, Sabtu (14/02/2026).
Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah kini mengusung paradigma baru dalam pembangunan nasional melalui pendekatan pemberdayaan dari bawah. Menurutnya, strategi ini berbeda dari pola sebelumnya yang cenderung parsial dalam menangani kemiskinan.
Ia menilai banyak program pengentasan kemiskinan tidak berjalan optimal karena kurangnya tata kelola yang menyeluruh. Karena itu, pemerintah menerapkan pola pikir dan strategi baru dengan menempatkan desa sebagai fondasi pertumbuhan.
“Paradigma pemberdayaan inilah yang saya lihat sebagai set up baru, cara berpikir baru, dan tata kelola baru,” ujarnya.
Muhaimin juga menyinggung optimisme Presiden terkait target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang sebelumnya disampaikan dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026. Ia menekankan target tinggi tersebut harus ditopang penguatan ekonomi desa.
Menurutnya, desa memiliki posisi strategis dalam struktur ekonomi nasional. Tanpa pembangunan desa yang kuat, pertumbuhan nasional akan sulit berkelanjutan.
Untuk itu, pemerintah mendorong pembangunan ekosistem usaha desa yang terintegrasi. Beberapa langkah strategis yang diprioritaskan meliputi penguatan inkubasi usaha, peningkatan kapasitas pelaku usaha, akses permodalan, serta perluasan pasar melalui sistem omni-channel.
Selain itu, ekspansi produk desa ke pasar global dan percepatan penguasaan teknologi juga menjadi perhatian utama. Muhaimin mengakui Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan teknologi agar mampu bersaing di tingkat internasional.
“Dalam hal teknologi kita harus mengejar berbagai ketertinggalan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat dan pelaku usaha desa menjadi kunci membangun desa yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, lanjutnya, berkomitmen memperkuat sinergi dengan APUDSI guna mewujudkan desa sebagai pilar ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan.
