PT PLN (Persero) memperkuat sinergi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat implementasi Program Listrik Desa (Lisdes) guna mewujudkan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui Alignment Forum Program Listrik Desa yang digelar pada Senin (13/7/2026). Forum ini mempertemukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah daerah, kejaksaan, akademisi, pelaku industri, asosiasi, serta mitra kerja PLN untuk menyelaraskan langkah dalam pelaksanaan program.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026 sebagai bentuk dukungan percepatan elektrifikasi nasional. Pelaksanaan program akan dikawal bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan agar berjalan transparan dan akuntabel.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno, menegaskan bahwa validasi data menjadi kunci agar Program Listrik Desa tepat sasaran.
“Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Dengan data yang akurat, manfaat program dapat dirasakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Tri Winarno.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan pemerataan akses listrik merupakan bentuk nyata pelaksanaan keadilan sosial yang harus diwujudkan melalui kerja bersama.
Menurutnya, Program Listrik Desa tidak hanya menghadirkan jaringan listrik, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
“Pemerataan akses listrik bukan sekadar target, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan kelistrikan yang andal,” kata Darmawan.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menjelaskan pemerintah telah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang diintegrasikan dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Melalui skema tersebut, pemerintah membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memperoleh sambungan listrik ke rumah mereka.
Hingga April 2026, PLN telah menghadirkan akses listrik di 1.403 lokasi melalui pendanaan APBN yang melayani 40.724 rumah tangga. Hingga akhir 2026, pemerintah bersama PLN menargetkan perluasan program ke 2.792 lokasi dengan potensi menjangkau 137.266 pelanggan baru.
Keberhasilan program ini mendapat apresiasi dari sejumlah kepala daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyebut jumlah desa yang belum menikmati listrik di wilayahnya turun dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026.
Ia berharap penyelesaian proyek yang masih berproses serta tambahan Program Listrik Desa tahun 2026 dapat segera dituntaskan sehingga seluruh desa di Maluku Utara memperoleh akses listrik.
Dukungan serupa disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Ia menegaskan pemerintah daerah siap mempercepat pembangunan kelistrikan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi intensif dengan PLN.
Menurut Anwar, ketersediaan listrik menjadi fondasi penting dalam mendorong investasi, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
