Peran pustakawan semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital. Pustakawan tidak lagi hanya bertugas mengelola buku dan koleksi perpustakaan, tetapi juga menjadi penjaga memori kolektif, pengetahuan, serta warisan dokumenter bangsa.
Hal itu mengemuka dalam seminar “Guardians of Memory: Libraries, Democratic Literacy, and Digital Preservation in the Trans-Pacific Narrative” yang digelar Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) bersama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Fulbright Indonesia, Kamis (13/8/2026).
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (PP IPI) Joko Santoso mengatakan, konsep Guardians of Memory menggambarkan tanggung jawab strategis pustakawan dalam menjaga berbagai bentuk warisan dokumenter.
Warisan tersebut tidak hanya berupa buku dan manuskrip, tetapi juga surat kabar, foto, peta, rekaman suara, film, arsip, hingga dokumen digital yang merekam perjalanan sebuah bangsa.
Menurut Joko, setidaknya terdapat lima peran yang semakin penting bagi pustakawan, yakni sebagai penjaga memori, penghubung pengetahuan dengan masyarakat, pemberi konteks dan makna, pendidik, serta kolaborator.
Pustakawan juga dituntut membantu masyarakat memilah sumber informasi yang kredibel sekaligus meningkatkan literasi informasi dan literasi digital untuk menghadapi misinformasi dan disinformasi.
“Pustakawan masa depan bukan penjaga rak buku. Ia adalah penjaga memori, penghubung pengetahuan, pendidik literasi, pemberi konteks dan makna, dan mitra masyarakat dalam memahami dunia,” ujar Joko.
Ia menegaskan, perkembangan teknologi tidak akan menghilangkan kebutuhan terhadap pustakawan. Justru, kemajuan teknologi, pertumbuhan koleksi digital, dan perkembangan sistem informasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, adaptif, dan memiliki tanggung jawab sosial.
Perpustakaan sebagai Infrastruktur Pengetahuan
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Suharyanto mengatakan, pengelolaan pengetahuan saat ini menghadapi sejumlah tantangan.
Pertama, dokumen fisik dan objek digital rentan mengalami kerusakan, terdampak bencana, mengalami keusangan format, menjadi sasaran serangan siber, hingga kehilangan konteks.
Kedua, masyarakat menghadapi derasnya arus disinformasi. Ketiga, pola konsumsi informasi berubah dari literatur panjang menuju konten singkat yang banyak beredar di media sosial.
“Karena itu, perpustakaan perlu kita lihat bukan hanya sebagai tempat menyimpan koleksi, melainkan sebagai infrastruktur ingatan, infrastruktur pengetahuan, dan infrastruktur kepercayaan publik,” kata Suharyanto.
Perpusnas menjalankan fungsi tersebut melalui pengembangan koleksi, pengelolaan metadata, layanan perpustakaan, preservasi bahan perpustakaan, promosi sumber informasi tepercaya, serta penguatan literasi informasi masyarakat.
Saat ini, Perpusnas memiliki lebih dari 3,6 juta judul dengan sekitar 9,9 juta eksemplar koleksi.
Pelestarian Naskah Nusantara
Dalam upaya melestarikan warisan dokumenter Indonesia, sejumlah capaian dilakukan pada 2025. Di antaranya pengakuan UNESCO Memory of the World terhadap Syair Hamzah Fansuri dan Sanghyang Siksa Kandang Karesian, repatriasi 42 naskah kuno Nusantara dari Selandia Baru, serta penetapan enam naskah baru sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON).
Perpusnas juga mendorong pengenalan naskah Nusantara kepada masyarakat melalui berbagai bentuk, seperti komik, bacaan anak, dan film.
Suharyanto mengatakan, digitalisasi bahan perpustakaan perlu terus dikembangkan seiring kemajuan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan artifisial.
Dalam konteks kerja sama lintas negara, khususnya kawasan Trans-Pasifik, upaya preservasi mencakup interoperabilitas metadata dan objek digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan terhadap bencana, serta kemitraan dengan perpustakaan, arsip, museum, universitas, komunitas, dan pemilik koleksi.
Kolaborasi Indonesia-Amerika Serikat
Direktur Eksekutif Fulbright Indonesia Sandra Hamid menilai pelestarian pengetahuan penting agar warisan intelektual dan sejarah dapat diteruskan kepada generasi mendatang.
Menurutnya, masyarakat juga perlu memiliki kemampuan menggunakan informasi digital secara kritis di tengah beredarnya fakta, miskonsepsi, misinformasi, dan disinformasi.
Sandra menekankan bahwa pertukaran pengalaman antara praktisi Indonesia dan Amerika Serikat harus dibangun melalui kolaborasi yang setara.
“Ini adalah percakapan di antara pihak-pihak yang setara. Ini bukan tentang mengajar atau diajar, melainkan tentang berbagi informasi dan pengalaman,” ujarnya.
Sementara itu, Fulbright Specialist Thomas Rieger menyoroti digitalisasi sebagai bagian penting dari upaya menjaga kesinambungan memori publik.
Menurut Rieger, digitalisasi memiliki hubungan erat dengan sejarah, literasi, dan akses masyarakat terhadap pengetahuan.
“Digitalisasi menghubungkan sejarah dunia kita dengan literasi. Keduanya saling berkaitan dan saling memperkaya,” ujar Rieger.
Ia juga memperkenalkan teknologi pencitraan untuk material warisan budaya, termasuk Multispectral Imaging System for Historical Artifacts (MISHA). Teknologi pencitraan multispektral tersebut dapat membantu mengungkap informasi pada material sejarah yang tidak lagi terlihat secara jelas oleh mata manusia.
Pustakawan Berperan dalam Pelestarian Warisan Dokumenter
Pustakawan Perpusnas Aris Riyadi memaparkan praktik pelestarian warisan dokumenter melalui konservasi, digitalisasi, dan riset kolaboratif.
Sejumlah koleksi yang menjadi bagian dari upaya tersebut antara lain Babad Diponegoro dan manuskrip Sri Tanjung. Proses pelestarian juga mencakup digitalisasi serta preservasi digital agar koleksi dapat bertahan dan tetap diakses masyarakat.
“Kami punya kewajiban. Harus melestarikan itu,” ujar Aris.
Ia menjelaskan, kegiatan pelestarian di Perpusnas mencakup konservasi fisik, digitalisasi, dan preservasi digital. Hasil digitalisasi kemudian disediakan agar masyarakat dapat mengakses berbagai sumber pengetahuan dan warisan dokumenter secara lebih luas.
Seminar Guardians of Memory menegaskan bahwa perpustakaan memiliki posisi strategis dalam menjaga ingatan bangsa. Di tengah perubahan teknologi dan banjir informasi, pustakawan dituntut tidak hanya mengelola koleksi, tetapi juga membantu masyarakat menemukan, memahami, memverifikasi, dan menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab.
