Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Pura menjalani verifikasi lapangan sebagai salah satu nomine Anugerah Pembangunan Budaya Integritas (APBI) 2026, Rabu (21/10/2026). Penilaian dilakukan secara daring oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Verifikasi tersebut bertujuan menilai penerapan budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Rutan Tanjung Pura.
Kegiatan ini diikuti Kepala Rutan Tanjung Pura, Fransisco Pandia, bersama pejabat struktural, pegawai, dan anggota kelompok kerja (pokja) pembangunan Zona Integritas.
Dalam tahapan penilaian, Fransisco memaparkan berbagai program dan langkah yang telah diterapkan untuk mendukung pembangunan Zona Integritas di lingkungan rutan.
Tim penilai kemudian melakukan peninjauan virtual melalui kegiatan office tour yang dipandu petugas. Peninjauan mencakup fasilitas layanan kunjungan, Layanan Integrasi Online, sistem pengamanan, serta pelaksanaan survei pelayanan publik.
Selain meninjau fasilitas, tim penilai berdialog dengan pengunjung dan petugas untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan prosedur serta inovasi pelayanan yang dijalankan.
Verifikasi dilanjutkan dengan diskusi bersama Kepala Rutan Tanjung Pura mengenai pelaksanaan program Zona Integritas, termasuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah praktik korupsi.
Perkuat Pelayanan yang Transparan dan Akuntabel
Keikutsertaan Rutan Tanjung Pura dalam penilaian APBI 2026 menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan.
Melalui proses tersebut, Rutan Tanjung Pura berupaya memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Rutan Tanjung Pura menyatakan akan terus mengembangkan budaya kerja berintegritas serta mendorong pelayanan yang profesional, bersih, dan bebas dari praktik korupsi.
Hasil verifikasi APBI 2026 diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat penerapan Zona Integritas.
