Jakarta, sketsindonews – Hasil putusan MA terhadap PKL di fasilitas publik bagi Pemprov DKI menjalankan “Wajah Baru Jakarta” untuk kepentingan publik tentunya menjadi sisi problematika Pemprov DKI Jakarta. Ini menjadi dilematis terkait juga aturan perda Tibum untuk menata penertiban kawasan publik lebih mengutamakan pengguna jalan.
“Banyak warga Jakarta mengatakan putusan ini akan menjadi ketakutan bagi para PKL melanggar aturan dan sebaliknya bagi Satpol PP DKI bagaimana untuk bersikap dan sudah menjadi keharusan dalam menata tertib Jakarta.”
Kalo trotoar dan jalan di fungsikan PKL trotoar seperti apa bentuknya, sehingga membuat estetika kawasan publik lebih indah, warga tentunya setuju namun jika menciptakan crowded dan kumuh atau macet sepertinya perlu ada kajian oleh Pemprov DKI atas fubgsi publik di gunakan untuk PKL, ujar Rochiman (34) warga Gambir. (2/9)
Ini sangat berbanding terbalik apa yang sudah dilakukan Dinas Bina Marga melakukan pelebaran hingga 4 meter bagi akses publik dan fungsi disabilitas secara khusus.
Ucapan Wakil Ketua Gerindra DKI Jakarta Syarif Hidayatullah, dirinya mendukung rencana Gubernur Anies Baswedan untuk mengizinkan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdagang di trotoar. Syarif menilai rencana tersebut merupakan suatu kemajuan dalam tata kelola masyarakat Jakarta, ucap Syarif dalam satu media.
Syarief menyebut rencana Anies itu layak untuk diapresiasi. Ia menganggap PKL yang difasilitasi untuk berdagang di trotoar merupakan bentuk dukungan terhadap kaum lemah.
“Ya sangat bagus dan patut didukung. Karena kan kaum-kaum lemah harus dicarikan solusi. Kalau ada PKL di trotoar kan itu suatu kemajuan ya harus kita dukung ya,” ucap Syarif.
Dalam menangani persoalan PKL, kata Syarif, Pemprov DKI tidak hanya melakukan penertiban. Tapi juga harus mencari namun juga harus mencari solusinya.
Rencana tersebut dinilai menjadi solusi karena membuat pedagang menjadi dekat dengan pembelinya.
“Pendekatan kepada kaum lemah bukan cuma penertiban, tapi mencarikan solusi,” jelasnya.
Meskipun perizinan PKL menjadi kontroversi karena kerap dianggap bertentangan dengan aturan yang sudah diputuskan Mahkamah Agung (MA), Syarief menyebut rencana tersebut bisa saja direalisasi.
Ia menyebut Anies sedang mengkaji rencana tersebut agar sesuai dengan aturan yang ada.
“Putusan itu dihormati tapi tidak akan menyurutkan langkah pak Anies membela PKL, tetap ditempatkan di beberapa tempat yang menurut pak Gubernur itu masih bisa,” pungkasnya.
Sebelumnya Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengaku akan melakukan revitalisasi dan pembuatan trotoar baru. Dalam proyek tersebut, Dinas Bina Marga akan membuat beberapa trotoar di Jakarta yang bisa dipakai untuk berjualan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).
Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho mengatakan, kebijakan ini akan dilakukan dengan kolaborasi bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Meskipun akan mengizinkan PKL berdagang, Hari menyatakan akan membuat aturan khusus.
“Kita akan kolaborasi dengan Dinas UKM berkaitan dengan PKL. PKL tetap akan kita akomodir namun ada atuan main,” ujar Hari menjelaskan.
nanorame
