Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan Langsa–Aceh Tamiang, Nora Idah Nita, mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pencairan bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 27 November 2025.
Desakan tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang masih menunggu bantuan untuk pemulihan pascabencana. Aspirasi tersebut diterima Nora saat kegiatan reses maupun melalui komunikasi langsung dengan warga terdampak.
Menurut Nora, bantuan yang dijanjikan pemerintah pusat meliputi stimulan rumah rusak, bantuan perabot rumah tangga, pemulihan ekonomi masyarakat, hingga bantuan jaminan hidup (jadup).
“Pemerintah pusat harus segera merealisasikan bantuan yang telah dijanjikan kepada korban bencana hidrometeorologi, baik untuk rumah rusak, perabot, pemulihan ekonomi maupun jadup,” kata Nora, Minggu (7/6/2026).
Politisi Fraksi Demokrat itu meminta perhatian serius dari Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar mempercepat proses pencairan bantuan.
Ia menegaskan Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak paling besar sehingga membutuhkan penanganan dan dukungan yang lebih cepat.
“Korban bencana sangat membutuhkan kepastian bantuan. Khusus Aceh Tamiang yang terdampak paling parah, pemerintah pusat harus segera mengambil langkah konkret,” ujarnya.
Nora menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Data penerima bantuan juga telah diajukan secara lengkap menggunakan sistem by name by address.
“Seluruh dokumen administrasi, mulai dari bantuan rumah rusak, perabot, pemulihan ekonomi hingga jadup dari SK 1 sampai SK 4 sudah diajukan. Karena itu tidak ada alasan untuk menunda pencairan bantuan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan penyaluran bantuan dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana.
Menurutnya, banyak warga kehilangan sumber mata pencaharian dan masih menunggu bantuan untuk membangun kembali kehidupan mereka.
“Ekonomi masyarakat semakin sulit, lapangan pekerjaan berkurang, dan bantuan UMKM juga belum terealisasi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kerawanan sosial jika tidak segera ditangani,” katanya.
Nora berharap pemerintah pusat segera mempercepat proses pencairan bantuan agar masyarakat terdampak dapat bangkit dan kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.
