Opini : Hasanuddin
Koordinator SIAGA
14 Agustus 2026 Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI pada 14 Agustus 2026 mendapat perhatian luas publik.
Beberapa cuplikan pidato kemudian viral di media sosial, terutama pernyataan Presiden mengenai upah seorang buruh pengupas bawang serta perintah kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut keterlibatan aparat dalam aktivitas tambang ilegal.
Soal upah pengupas bawang: klarifikasi penting, tetapi jangan menghilangkan substansi
Perintah Presiden soal tambang ilegal harus menjadi perhatian serius
Bagi SIAGA 98, bagian lain dari pidato Presiden yang jauh lebih strategis adalah ketika Presiden meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut dugaan keterlibatan aparat dalam aktivitas tambang ilegal.
Dalam pidato resminya, Presiden menyampaikan bahwa tidak mungkin ribuan tambang ilegal dapat berjalan tanpa adanya kemungkinan keterlibatan atau pembiaran dari oknum pejabat/aparat tertentu.
Presiden bahkan meminta agar persoalan tersebut benar-benar diusut.
SIAGA 98 menilai perintah harus didukung.
Kalau memang ada tambang ilegal, maka harus ditindak.
Kalau ada oknum aparat yang membekingi, maka harus diperiksa.
Kalau ada pejabat yang mengetahui tetapi membiarkan, maka harus dimintai pertanggungjawaban.
Kalau ada jaringan bisnis, politik, keamanan dan kekuasaan yang bermain di balik pertambangan ilegal, maka semuanya harus dibongkar berdasarkan hukum.
Jangan hanya pekerja lapangan yang ditangkap, sementara aktor intelektual dan pemodalnya tidak pernah tersentuh.
Hukum tidak boleh berhenti di pekerja tambang
SIAGA 98 berpandangan bahwa pemberantasan tambang ilegal harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih.
Pemerintah perlu mengungkap:
1. Siapa pemilik atau pemodal tambang ilegal tersebut.
2. Siapa yang memberikan izin atau memfasilitasi kegiatan ilegal.
3. Siapa yang memberikan perlindungan atau pembiaran.
4. Apakah terdapat keterlibatan oknum TNI maupun Polri.
5. Apakah terdapat keterlibatan pejabat pemerintah daerah maupun pusat.
6. Ke mana aliran uang dan hasil tambang tersebut.
7. Berapa kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Jika memang terdapat oknum TNI atau Polri yang terlibat, maka proses pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, transparan dan berdasarkan bukti.
Institusi TNI dan Polri tidak boleh menjadi tameng bagi perilaku oknum.
Justru dengan mengusut dan menindak oknum, marwah institusi dapat dijaga.
SIAGA 98 juga mengingatkan bahwa perintah Presiden tidak boleh berhenti sebagai pernyataan politik di podium.
Publik sekarang menunggu tindak lanjut yang konkret.
Jika Presiden telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut, maka hasil pengusutan harus dapat diketahui publik secara transparan sesuai koridor hukum.
Presiden juga perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja tanpa intervensi dan tanpa pandang bulu.
Sebab persoalan tambang ilegal bukan hanya persoalan pelanggaran hukum biasa. Di dalamnya terdapat persoalan penguasaan sumber daya alam, penerimaan negara, kerusakan lingkungan, konflik sosial dan potensi korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.
Karena itu, SIAGA 98 memandang perintah Presiden tersebut harus dikawal sampai tuntas.
Jangan biarkan media sosial menggeser persoalan utama
Publik mengkritik pernyataan Presiden soal upah pengupas bawang. Kritik publik adalah bagian dari demokrasi.
Tetapi jangan sampai satu potongan video yang viral membuat masyarakat lupa terhadap substansi yang jauh lebih besar.
Rp700 ribu atau Rp700 rupiah dapat diklarifikasi.
Tetapi dugaan tambang ilegal dan dugaan keterlibatan aparat harus diusut.
Itulah substansi yang menurut kami (SIAGA 98) harus mendapatkan perhatian lebih serius.
Presiden telah menyampaikan komitmen untuk membangun negara yang berpihak kepada rakyat dan menegakkan kepentingan nasional. Maka komitmen tersebut harus dibuktikan dengan keberanian membersihkan praktik-praktik ilegal yang merugikan negara.
