Home / Berita / Apa Kata Sekwan DPRD M.Yuliadi Tentang Pembahasan Raperda Reklamasi

Apa Kata Sekwan DPRD M.Yuliadi Tentang Pembahasan Raperda Reklamasi

Jakarta, sketsindonews – Salah satu perdebatan alot antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP), yaitu pasal mengenai tambahan kontribusi 15 persen bagi perusahaan pengembang pulau reklamasi.

Kata Yuliadi saat di temui Sketsindonews.com di kantornya (15/7) saat itu Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Mohamad Taufik, terus menentang adanya tambahan kontribusi yang merupakan usulan dari eksekutif tersebut.

Balegda menilai, tambahan kontribusi sebesar 15 persen akan memberatkan perusahaan pengembang.

Dalam keterangan kesaksian itu dikatakan Sekretaris M.Yuliadi dalam materi saksi untuk terdakwa Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan asistennya Trinanda Prihantoro.

Menurut Yuliadi, ada tiga anggota Balegda yang paling antusias membela para pengembang.

“Pak Ketua Mohamad Taufik, Mohamad Sanusi dan Bestari Barus,” ungkap Yuliadi kepada Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor.

Menurut Yuliadi, pimpinan dan anggota Balegda tersebut menilai tambahan kontribusi yang merata kepada semua pengembang dalam Perda, akan merugikan beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat izin prinsip dan izin pelaksanaan reklamasi.

Menyoal issue suap raperda, itu bukan kewenangan Sekwan untuk mengetahui hal tersebut.

Sekwan bukan anggota DPRD dalam tata tertib Dewan, hal yang wajar saja bila blow up itu muncul karena pihak swasta pengembang punya cara sendiri dalam mempercepat mendorong raperda reklamasi di percepat agar pengurusan surat ijin yang begitu banyak dapat tepat waktu, tukasnya.

Dia pun menambahkan, kesaksian di persidangan sudah di jelaskan mengenai tupoksi fungsi Sekwan.

Semuanya bersifat administratif tentang pelaksanaan melancarkan raperda, tentunya mempersiapkan peralatan kelengkapan sidang serta notulen.

Itu sudah kami jabarkan pada kesaksian persidangan kaitan itu. “Apakah itu nantinya pengadilan tipikor mengindikasikan suatu permainan dengan pengembang tentunya harus ada alat bukti serta para keterangan saksi lain, tutupnya.[nan]

 

Check Also

Fokus Survey KHL, Said Iqbal: Gubernur Tidak Harus Tunduk Pada PP 78/2015

Jakarta, sketsindonews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kembali menegaskan, bahwa Gubernur …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Watch Dragon ball super